Pemerintah Hong Kong dijadwalkan untuk mengumumkan rencana relokasi jangka panjang bagi ribuan warga yang terdampak kebakaran mematikan di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Tai Po, pada hari Sabtu, 21 Februari 2026. Skema akuisisi properti oleh pemerintah diperkirakan akan menjadi opsi utama dalam penyelesaian masalah perumahan ini.
Pengumuman penting ini akan disampaikan oleh Satuan Tugas Pengaturan Akomodasi Darurat, yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Keuangan Michael Wong. Rencana ini hadir hampir tiga bulan setelah insiden tragis pada 26 November 2025, yang menghanguskan sebagian besar kompleks perumahan tersebut.
Kebakaran dahsyat di Wang Fuk Court menewaskan sedikitnya 168 orang dan melukai puluhan lainnya, menjadikannya salah satu bencana kebakaran paling mematikan di Hong Kong dalam beberapa dekade. Insiden ini juga menyebabkan lebih dari 4.000 warga kehilangan tempat tinggal. Tujuh dari delapan blok apartemen di Wang Fuk Court terdampak parah, dengan Wang Chi House menjadi satu-satunya blok yang tidak terkena dampak langsung.
Survei sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas besar penghuni Wang Fuk Court sangat berharap pemerintah dapat mempercepat bantuan untuk relokasi jangka panjang dan akuisisi hak milik properti mereka. Oleh karena itu, pemerintah sangat mungkin akan memilih skema pembelian properti sebagai solusi utama. Opsi pembangunan kembali di lokasi asli dianggap memiliki kemungkinan kecil atau akan memakan waktu sekitar sembilan hingga sepuluh tahun, diperkirakan hingga tahun 2035.
Tawaran kompensasi yang diusulkan untuk akuisisi properti diperkirakan akan melampaui patokan pasar sebelumnya. Sumber-sumber pasar mengindikasikan bahwa tawaran pembelian untuk unit tanpa premi tanah mungkin rata-rata sekitar HK$8.000 per kaki persegi, sementara unit yang sudah lunas dapat melebihi HK$10.000 per kaki persegi. Angka ini menunjukkan peningkatan lebih dari 25 persen dibandingkan level referensi HK$8.000 sebelumnya.
Untuk penghuni Wang Chi House yang strukturnya masih utuh, pemerintah mungkin tidak akan melakukan akuisisi paksa jika mereka memilih untuk tetap tinggal. Sebagai gantinya, opsi alternatif seperti skema tukar-ganti unit dapat ditawarkan kepada mereka.
Kepala Eksekutif John Lee Ka-chiu sebelumnya mengakui bahwa proses relokasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk menangani kebutuhan beragam keluarga, menyelesaikan ketidakpastian terkait kewajiban dan kompensasi asuransi, serta mengelola potensi sengketa hukum yang dapat menyebabkan penundaan berkepanjangan. Lee menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan rencana tersebut sesegera mungkin.
Sejak bencana, pemerintah Hong Kong telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan darurat. Ini termasuk subsidi tunai darurat sebesar HK$10.000 untuk setiap rumah tangga terdampak, pembayaran duka cita sebesar HK$200.000 untuk keluarga korban meninggal ditambah biaya pemakaman, dan peningkatan tunjangan hidup dari HK$50.000 menjadi HK$100.000 per rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga menyediakan subsidi sewa tahunan sebesar HK$150.000 selama dua tahun dan tunjangan relokasi satu kali sebesar HK$50.000 untuk pemilik rumah.
Sebuah Dana Dukungan untuk Wang Fuk Court di Tai Po juga telah dibentuk dengan suntikan awal HK$300 juta dari pemerintah, dan telah mengumpulkan miliaran dolar Hong Kong dari donasi publik. Para korban saat ini ditempatkan di akomodasi sementara, termasuk tempat penampungan, asrama pemuda, dan hotel.
Penyebab kebakaran diduga karena penggunaan jaring perancah dan papan busa di bawah standar selama proyek renovasi, yang mempercepat penyebaran api. Penyelidikan atas dugaan kelalaian dan korupsi dalam proyek renovasi masih berlangsung, dengan beberapa penangkapan telah dilakukan. Kepala Eksekutif John Lee juga telah berjanji untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap praktik renovasi perumahan publik dan penegakan aturannya.