Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bersama perwakilan diplomatik di Timur Tengah secara intensif memantau situasi keamanan dan memastikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut, termasuk di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik yang memanas di Timur Tengah, terutama pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Ketegangan regional semakin memuncak setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran melancarkan serangan rudal dan drone balasan ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah pada Minggu, 1 Maret 2026. IRGC menyatakan akan melancarkan “tahapan balas dendam yang keras melalui serangan yang bertahap” dan telah meluncurkan gelombang keenam serangan yang menargetkan 27 titik, termasuk pangkalan udara Tel Nof di Israel tengah. Laporan ledakan juga terdengar di Teheran, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, dan Manama pada 28 Februari 2026, menyusul peluncuran rudal Iran ke arah Israel.
Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. “Kementerian Luar Negeri juga mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di kawasan tersebut agar mempertimbangkan dan menunda perjalanan hingga situasi lebih kondusif,” kata Yvonne pada Minggu, 1 Maret 2026. Imbauan serupa juga disampaikan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi yang berkembang, termasuk perubahan jadwal penerbangan atau penutupan akses.
Perwakilan RI Siaga Penuh dan Aktifkan Hotline Darurat
Sebagai respons cepat, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai telah menetapkan status siaga III, level siaga terendah, sejak 28 Februari 2026. Penetapan ini mempertimbangkan situasi yang masih normal di UEA meskipun konflik terjadi di wilayah lain dan belum berdampak langsung. Namun, otoritas UEA telah merilis notifikasi imbauan agar mencari tempat aman dan menjauhi pintu jika terjadi eskalasi.
KBRI Abu Dhabi juga telah menggelar pertemuan daring dengan masyarakat Indonesia di UEA pada Sabtu, 28 Februari 2026, untuk menjelaskan situasi terkini. Untuk situasi darurat, Kemlu RI telah mengaktifkan hotline Direktorat Pelindungan WNI di nomor +62 812-9007-0027. Selain itu, perwakilan RI di UEA juga menyediakan hotline: KBRI Abu Dhabi di +971 566156259 dan KJRI Dubai di +971 564170333 atau +971 563322611.
Jumlah Pekerja Migran dan Peran PIS di Dubai
Berdasarkan data imigrasi UEA per Januari 2026, terdapat sekitar 81.000 WNI yang bekerja di negara tersebut. Mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di sektor domestik, namun terjadi peningkatan signifikan pada sektor pekerja terampil, seperti di bidang perhotelan dan lebih dari 500 insinyur Indonesia yang bekerja di perusahaan minyak. Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, menyebut peluang kerja bagi PMI di UEA terus meningkat, dengan kebutuhan hampir 6.000 tenaga kerja pada tahun 2026, didominasi sektor perhotelan.
Di tengah situasi ini, PT Pertamina International Shipping (PIS) yang memiliki kantor cabang di Dubai, PIS Middle East, sejak Desember 2022, terus menjalankan operasionalnya. PIS, sebagai subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero), mengoperasikan lebih dari 300 kapal dan beroperasi di lebih dari 150 terminal secara global, dengan visi memperluas penetrasi pasar ke wilayah barat seperti Afrika, Eropa, dan Amerika. Meskipun tidak ada pernyataan spesifik dari PIS terkait keamanan pekerjanya di Dubai pada 1 Maret 2026, perusahaan pelayaran ini secara umum beroperasi dengan standar keamanan tinggi untuk aset bergerak dan sumber daya manusianya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah Indonesia untuk menyiapkan rencana kontinjensi guna mengantisipasi krisis kemanusiaan yang lebih dalam. Wahyu menyatakan keprihatinan mendalam atas “kondisi yang penuh ketidakpastian, dicekam rasa ketakutan dan berada di lokasi yang dekat dengan situs perang membuat mereka merasa tidak aman dan selalu berada dalam ancaman” bagi ratusan ribu pekerja migran di kawasan tersebut. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyoroti kerentanan Indonesia akibat ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah jika konflik berlarut.