Pemerintah Indonesia menyatakan optimisme tinggi dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian pada tahun 2026. Keyakinan ini didasari oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan, serta serangkaian strategi diplomasi ekonomi yang adaptif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan akan lebih didominasi oleh potensi peningkatan (upside risk) dibandingkan risiko penurunan (downside risk). Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui angka 5,4% yang ditetapkan dalam APBN. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3,3% pada 2026, sementara lembaga keuangan dan pelaku pasar memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,1–5,3%. Bank Indonesia bahkan memprediksi angka yang lebih tinggi, yakni 4,9–5,7%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi pemerintah, dan ekspor berbasis sumber daya alam.
Ketidakpastian Global dan Era ‘Policy Reversibility’
Meski demikian, lanskap perdagangan global saat ini dihadapkan pada era baru yang disebut oleh Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, sebagai “the age of policy reversibility”. Era ini ditandai dengan kebijakan yang dapat dibatalkan, diuji, atau bahkan dibalik dalam waktu singkat, seperti yang terlihat dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif era Donald Trump. Fakhrul menyoroti adanya ketidakselarasan antara horizon investasi industri yang membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun dengan perubahan kebijakan tarif yang bisa terjadi hanya dalam 120 hari.
Strategi Perjanjian Dagang dan Peningkatan Daya Saing
Menanggapi tantangan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan peta jalan perjanjian dagang strategis Indonesia untuk tahun 2026. Pemerintah menargetkan penyelesaian penandatanganan Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-Tunisia PTA tahun ini, dengan harapan implementasi CEPA Uni Eropa dapat dimulai pada 2027. Selain itu, Indonesia juga mempercepat proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) untuk memperluas akses ekspor di kawasan Asia Pasifik. Komitmen ini diperkuat dengan keberhasilan Indonesia memenangkan sejumlah sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk kasus biodiesel, baja nirkarat, dan produk sawit melawan Uni Eropa.
Dalam konteks hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia telah merumuskan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan tarif global 10% yang diumumkan Donald Trump berpotensi menguntungkan Indonesia, terutama karena ART memberikan struktur tarif yang terdiferensiasi. Fakhrul Fulvian menjelaskan bahwa perjanjian ini mencakup 1.819 produk dengan tarif 0% dan pembatasan tarif tambahan untuk kategori lainnya, serta memiliki klausul fleksibilitas hukum seperti ‘in accordance with national interest‘ dan ‘shall communicate‘. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan, diplomasi Presiden Prabowo sebelumnya berhasil menurunkan potensi tarif dari 32% menjadi 19%, dan kini menjadi 10% setelah putusan MA AS.
Penguatan Ekonomi Domestik dan Pemberdayaan UMKM
Di sisi domestik, pemerintah terus memperkuat daya saing industri nasional dengan memastikan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat diberlakukan. Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mendorong kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan jaringan minimarket dan ritel modern untuk memberdayakan ekonomi lokal dan memperluas distribusi produk desa. Program “Belanja di Indonesia Aja” juga digalakkan dengan target transaksi Rp30 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor UMKM.
Meskipun demikian, beberapa tantangan struktural tetap membayangi. Laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 menunjukkan penurunan daya saing Indonesia sebanyak 13 peringkat, sebagian disebabkan oleh perang tarif dan ketergantungan pada ekspor komoditas siklikal. Ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Muh Amier Arham, juga mengingatkan potensi stagnasi pertumbuhan ekonomi, kerentanan pasar tenaga kerja, dan tekanan fiskal pada 2026, serta prediksi pelemahan nilai tukar rupiah.
Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang berdaulat dan strategis, dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026, menegaskan pentingnya kepastian, kapabilitas, dan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta memastikan investasi asing dapat memperkuat industri domestik dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.