Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Januari hingga Maret 2026. Bantuan senilai Rp600.000 ini disalurkan sekaligus kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria terbaru. Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status penerimaan melalui platform daring yang disediakan.
Pencairan BPNT tahap pertama tahun 2026 ini merupakan akumulasi dari bantuan bulanan sebesar Rp200.000, sehingga total yang diterima KPM mencapai Rp600.000. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, dengan sebagian KPM telah menerima bantuan sejak Februari 2026, sementara yang lain diperkirakan akan menyusul pada Maret ini. Proses pencairan ini juga mencakup penyaluran susulan bagi KPM yang sempat mengalami penundaan. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui jaringan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta BSI untuk wilayah tertentu. Bagi KPM di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang sulit dijangkau perbankan, penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia, seringkali juga dirapel per tiga bulan.
Kriteria Penerima BPNT Diperbarui Berbasis DTSEN
Tahun 2026 menjadi penanda perubahan signifikan dalam penetapan penerima bantuan sosial. Kemensos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Kriteria terbaru penerima BPNT 2026 mencakup:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sah.
- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dalam kategori desil 1 hingga desil 4 (sangat miskin hingga rentan miskin).
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.
- Bukan pensiunan yang menerima penghasilan bulanan dari pemerintah.
- Tidak memiliki pendapatan yang melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
- Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di sistem DTSEN.
- Tidak memiliki aset besar atau usaha skala menengah ke atas.
- Data kependudukan dan domisili harus valid.
Pemerintah juga melakukan pengalihan sekitar 1,7 juta penerima sembako yang sebelumnya berada di luar desil 1-4 untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada yang paling membutuhkan.
Cara Cek Status Penerima BPNT 2026
Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerimaan BPNT 2026 secara mandiri melalui dua metode utama:
1. Melalui Situs Resmi Kemensos
Langkah-langkah pengecekan via situs web adalah sebagai berikut:
- Buka peramban (browser) di ponsel atau komputer Anda dan akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah domisili Anda secara lengkap, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- Ketik nama lengkap Anda sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Isi kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru.
- Klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi status penerima bansos jika data Anda terdaftar.
2. Melalui Aplikasi Resmi Cek Bansos
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Play Store atau App Store:
- Unduh dan pasang aplikasi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial di ponsel Anda.
- Buka aplikasi, lalu daftar atau masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar. Pengguna baru perlu mengisi data pribadi seperti NIK, nomor KK, serta mengunggah foto KTP dan swafoto untuk verifikasi.
- Pilih menu “Cek Bansos” atau “Profil” untuk memeriksa data.
- Lengkapi data diri sesuai KTP dan jawab pertanyaan verifikasi yang diberikan.
- Tekan tombol “Cari Data”. Informasi mengenai jenis bantuan dan perkiraan jadwal pencairan akan muncul jika Anda terdaftar sebagai penerima.
Jika nama Anda tidak muncul padahal merasa memenuhi syarat, disarankan untuk menunggu pembaruan data, menghubungi kelurahan/desa, atau bertanya kepada pendamping bansos setempat. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan secara luring dengan mendatangi kantor dinas sosial setempat, kelurahan, atau menghubungi perangkat RT/RW terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga. Penting untuk memastikan data kependudukan selalu mutakhir karena DTSEN bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala.