Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), telah memulai penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk tahun anggaran 2026. Fokus utama saat ini adalah percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2, yang diperkirakan berlangsung dari akhir Maret hingga Juni 2026. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga terus digulirkan kepada masyarakat di wilayah perdesaan.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2026
Penyaluran bansos PKH dan BPNT oleh Kemensos dilakukan secara bertahap dalam empat triwulan setiap tahunnya. Tahap pertama telah berlangsung pada Januari hingga Maret 2026, dengan laporan progres penyaluran mencapai 90 persen pada minggu terakhir Maret. Sementara itu, pencairan tahap kedua dijadwalkan untuk periode April, Mei, dan Juni 2026.
Kabar percepatan pencairan Tahap 2 ini telah ditunjukkan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) milik Kemensos, di mana status Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah berubah di aplikasi supervisor. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, melalui perbankan Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kedua, melalui PT Pos Indonesia, khususnya bagi KPM di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) atau penerima baru. Untuk pengambilan di kantor pos, KPM diwajibkan membawa surat undangan resmi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, dan Kartu Keluarga (KK).
BLT Dana Desa Terus Disalurkan
Di samping PKH dan BPNT, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun anggaran 2026 juga masih terus disalurkan. Penyaluran gelombang pertama BLT Dana Desa telah dimulai sejak pertengahan Februari 2026, mencakup alokasi untuk periode Januari hingga Maret. Program ini secara khusus menargetkan keluarga tidak mampu yang berdomisili di wilayah perdesaan. Besaran bantuan BLT Dana Desa bervariasi, mulai dari Rp300.000, Rp600.000, hingga Rp900.000, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan alokasi anggaran yang diterima desa. Penyaluran BLT Dana Desa umumnya dilakukan di kantor desa atau kantor lurah setempat.
Cara Cek Status Penerima Bansos 2026
Masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status kepesertaan dan jadwal pencairan bansos secara mandiri. Kemensos menyediakan dua platform utama untuk pengecekan:
- Melalui Situs Web Resmi:
- Akses laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel atau komputer.
- Masukkan data wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) sesuai alamat tinggal.
- Input nama lengkap sesuai KTP dan masukkan kode verifikasi (captcha) yang muncul.
- Klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi status kepesertaan, jenis bantuan, dan periode pencairan.
- Melalui Aplikasi “Cek Bansos”:
- Unduh aplikasi “Cek Bansos” resmi dari Kementerian Sosial melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS).
- Lakukan registrasi dengan mengunggah foto KTP dan swafoto memegang KTP.
- Setelah akun terverifikasi, login dan akses menu “Cek Bansos” untuk melihat rincian bantuan.
Kriteria Penerima dan Perubahan Kebijakan
Penerima bansos PKH dan BPNT ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Pada tahun 2026, pemerintah memperketat kriteria penerima dengan memprioritaskan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 (kategori sangat miskin hingga rentan miskin). Sebelumnya, BPNT masih mengakomodasi hingga desil 5. KPM yang tidak lagi memenuhi komponen PKH, dianggap mampu secara ekonomi (graduasi sejahtera), atau memiliki data yang tidak valid, berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada tahap berikutnya.
Besaran bantuan PKH bervariasi tergantung komponen keluarga, seperti ibu hamil/anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap, siswa SD Rp225.000 per tahap, serta penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas masing-masing Rp600.000 per tahap. Sementara itu, BPNT ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan, yang disalurkan per triwulan sehingga total Rp600.000 per tahap. Total anggaran yang dikucurkan Kemensos untuk bansos reguler (sembako dan PKH) pada triwulan I 2026 mencapai lebih dari Rp17,5 triliun, menyasar 18 juta KPM.