Masyarakat kini dapat dengan mudah memantau status desil bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Maret 2026 secara daring. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan platform digital yang memungkinkan pengecekan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan, cukup melalui situs resmi pemerintah.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada keluarga prasejahtera. Desil sendiri adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi sepuluh tingkatan, di mana desil 1 menunjukkan kelompok paling rentan dan desil 10 paling sejahtera. Semakin kecil angka desil, semakin besar peluang seseorang masuk dalam daftar prioritas penerima bantuan sosial.
Integrasi Data Melalui DTSEN
Pada tahun 2026, sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah diperbarui dan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal yang lebih komprehensif. DTSEN bukan sekadar daftar nama, melainkan profil digital komprehensif dari jutaan individu di Indonesia, dengan akurasi yang ditentukan oleh 39 variabel indikator kemiskinan. Penilaian ini mencakup keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, kapasitas daya listrik, hingga sumber air minum yang digunakan sehari-hari.
Untuk program BPNT di tahun 2026, terdapat perubahan kriteria penerima. Hanya masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 yang berhak mendapatkan bantuan, sementara desil 5 yang sebelumnya masuk kriteria kini tidak lagi dialokasikan. Sementara itu, penerima PKH tetap diprioritaskan untuk desil 1-4.
Cara Cek Desil Bansos PKH dan Sembako Maret 2026 via Situs Resmi
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima bansos PKH dan Sembako Maret 2026 melalui situs resmi Kemensos dengan langkah-langkah berikut:
- Buka peramban web dan akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih data wilayah sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara berurutan: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- Masukkan nama lengkap Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan KTP.
- Ketikkan kode keamanan (captcha) yang muncul di layar. Jika kode kurang jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru.
- Klik tombol “CARI DATA”.
Sistem akan menampilkan informasi terkait status kepesertaan bansos, termasuk jenis bantuan, status penerima, dan periode penyaluran.
Pengecekan Melalui Aplikasi Cek Bansos
Selain melalui situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih lengkap, termasuk riwayat pengecekan, notifikasi pembaruan bantuan, dan fitur Usul-Sanggah untuk mengajukan perubahan data.
Langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi adalah sebagai berikut:
- Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial RI.
- Lakukan registrasi akun menggunakan nomor telepon aktif dan NIK KTP yang valid.
- Setelah berhasil masuk, pilih menu “Cek Bansos” atau “Cek Penerima”.
- Isi data sesuai KTP mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan tempat tinggal Anda.
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Masukkan kode verifikasi atau hasil penjumlahan captcha.
- Terakhir, klik tombol “Cari Data” untuk mengetahui informasi terkait status penerima.
Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Maret 2026
Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 1 untuk periode Januari hingga Maret 2026 sedang berlangsung secara bertahap. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah daerah telah melaporkan dana bantuan masuk melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank penyalur Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Di beberapa wilayah, pendistribusian juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Bantuan BPNT diberikan senilai Rp 600.000 untuk periode tiga bulan (Januari-Maret 2026), yang berarti Rp 200.000 per bulan. Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi tergantung kategori anggota keluarga, seperti ibu hamil/nifas dan anak usia dini masing-masing menerima Rp 750.000 per tahap, siswa SD Rp 225.000 per tahap, siswa SMP Rp 375.000 per tahap, siswa SMA Rp 500.000 per tahap, serta lansia dan penyandang disabilitas berat masing-masing Rp 600.000 per tahap.
Menteri Sosial menjelaskan bahwa setiap triwulan selalu ada penerima baru, dan proses administrasi seperti pembukaan rekening kolektif dan distribusi kartu bantuan bisa memakan waktu sekitar 1-2 bulan bagi penerima baru yang belum memiliki rekening bank.