Pemerintah Spanyol yang dipimpin Partai Sosialis Pekerja Spanyol (PSOE) telah mengajukan proposal model pembiayaan otonomi daerah yang baru pada Januari 2026, menandai upaya signifikan untuk memperbarui sistem yang telah berlaku selama 17 tahun. Model ini, yang diusulkan oleh Wakil Presiden Pertama dan Menteri Keuangan, María Jesús Montero, bertujuan untuk menyuntikkan tambahan 21 miliar euro ke dalam sistem regional, dengan perkiraan 20,975 miliar euro lebih banyak untuk komunitas otonom rezim umum pada tahun 2027.
Salah satu perubahan inti dalam proposal ini adalah peningkatan persentase Pajak Penghasilan Pribadi (IRPF) dan Pajak Pertambahan Nilai (IVA) yang diserahkan kepada komunitas otonom. Persentase ini akan naik dari 50% menjadi 55% untuk IRPF dan 56,5% untuk IVA. Montero menegaskan bahwa model ini akan “menjamin lebih banyak sumber daya untuk semua komunitas” dan bertujuan untuk “melindungi Negara Kesejahteraan” dengan memperkuat layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan ketergantungan.
Andalusia Jadi Penerima Manfaat Terbesar, PP Menolak
Dalam skema baru ini, Andalusia diproyeksikan menjadi komunitas otonom yang paling diuntungkan secara absolut, dengan perkiraan tambahan 4,846 miliar euro. Catalonia dan Komunitas Valencia juga akan menerima peningkatan signifikan, masing-masing sekitar 4,686 miliar euro dan 3,669 miliar euro. Selain itu, model ini mencakup peningkatan substansial pada Dana Solidaritas Antar-wilayah, yang akan naik dari 800 juta euro menjadi 3,3 miliar euro, dengan Andalusia diperkirakan akan menerima 965 juta euro tambahan dari dana ini.
Meskipun demikian, proposal ini menghadapi penolakan keras dari Partai Rakyat (PP). Presiden Andalusia, Juanma Moreno dari PP, secara terbuka menolak model tersebut, menyatakan kekhawatirannya tentang “ordinalitas” yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan menyebut proposal itu sebagai “propaganda pemilu”. Carlos Fernández Carriedo, penasihat Ekonomi dan Keuangan PP, juga mengkritik model PSOE, mengklaim bahwa itu “jelas merugikan komunitas otonom yang memiliki wilayah luas dan populasi yang tersebar”. PP berpendapat bahwa proposal ini bukan hasil konsensus multilateral, melainkan “kesepakatan politik” yang menguntungkan kelompok separatis, merujuk pada kesepakatan pemerintah dengan Esquerra Republicana (ERC) untuk Catalonia.
Pedro Fernández dan Dinamika Politik di Andalusia
Di tengah perdebatan ini, Pedro Fernández, Delegasi Pemerintah di Andalusia dan Sekretaris Jenderal PSOE Granada, tetap menjadi figur kunci dalam membela kebijakan pemerintah pusat. Fernández secara aktif mendukung kepemimpinan dan “manajemen luar biasa” Menteri Montero. Ia juga sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum Andalusia yang akan datang pada tahun 2026, dan telah mengkritik “perlakuan buruk” pemerintah Andalusia (PP-A) terhadap Granada, khususnya di bidang kesehatan, ketergantungan, investasi, dan budaya.
Menteri Montero sendiri telah mendesak komunitas otonom untuk menerima proposal ini, memperingatkan bahwa penolakan akan menjadi “sektarianisme politik”. Namun, komunitas yang dipimpin PP tetap bersikukuh pada penolakan mereka, meskipun hal itu berarti menolak miliaran euro tambahan untuk wilayah yang mereka pimpin. Perdebatan mengenai model pembiayaan otonomi ini menyoroti ketegangan politik yang terus berlanjut antara pemerintah pusat dan oposisi, terutama menjelang pemilihan umum regional yang akan datang.