Pemerintah Thailand secara resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS) mulai Selasa, 10 Maret 2026. Langkah darurat ini diambil sebagai respons terhadap krisis energi yang memburuk akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang telah mengganggu pasokan minyak global dan memicu lonjakan harga bahan bakar.
Kebijakan WFH ini diinstruksikan oleh Kabinet Thailand dan berlaku segera untuk seluruh instansi pemerintah, kecuali bagi unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Instansi yang berinteraksi langsung dengan publik diwajibkan untuk tetap beroperasi normal guna menghindari gangguan pelayanan. Pemerintah Thailand menargetkan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 5%, yang diperkirakan dapat menghemat sekitar 330.000 liter per bulan atau senilai 10,45 juta baht setiap bulannya. Selain itu, pengurangan penggunaan listrik sebesar 5% juga diharapkan dapat menghemat sekitar 31 juta unit per bulan.
Langkah-Langkah Penghematan Energi Tambahan
Selain WFH, Kabinet Thailand juga menyetujui serangkaian langkah penghematan energi lainnya untuk diterapkan di lingkungan kerja pemerintah. Salah satunya adalah penetapan suhu pendingin ruangan (AC) pada 26 hingga 27 derajat Celsius. Para pejabat juga diimbau untuk mengenakan pakaian yang lebih santai, seperti kemeja lengan pendek, dan menghindari penggunaan jas selama rapat atau bekerja, sebuah praktik yang bahkan sudah diterapkan dalam rapat Kabinet pada hari yang sama.
Pemerintah juga memerintahkan penangguhan sementara perjalanan dinas, studi, atau pelatihan ke luar negeri yang tidak esensial bagi semua tingkatan pejabat. Pengecualian hanya diberikan untuk misi yang dianggap sangat penting, seperti pertemuan internasional krusial, yang harus melalui tinjauan ketat sebelum disetujui. Langkah-langkah lain termasuk mengurangi penggunaan listrik di gedung perkantoran dengan mematikan lampu dan perangkat listrik yang tidak perlu, menggunakan mode hemat energi pada komputer, serta mendorong penggunaan tangga untuk jarak pendek alih-alih lift.
Krisis Energi dan Cadangan Nasional
Krisis energi ini dipicu oleh ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, wilayah vital bagi produksi dan transportasi energi global, yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan energi. Thailand, yang sangat bergantung pada impor minyak mentah, terutama dari Timur Tengah, mengambil langkah ini untuk mengurangi permintaan energi dan mengelola operasional sektor publik secara lebih efisien.
Menteri Energi Auttapol Rerkpiboon sebelumnya melaporkan pada 5 Maret 2026 bahwa cadangan minyak Thailand saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik selama 95 hari, dengan pasokan tambahan telah diamankan dari luar Timur Tengah. Pemerintah juga telah menangguhkan ekspor bahan bakar olahan, kecuali untuk Laos dan Myanmar yang memiliki ketergantungan energi timbal balik dengan Thailand. Selain itu, Kementerian Energi berencana meningkatkan tingkat cadangan wajib bagi pedagang minyak dari 1% menjadi 3% pada akhir April.
Wakil Juru Bicara Kantor Perdana Menteri, Lalida Pertvivattana, menegaskan bahwa pemerintah menghendaki semua instansi untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif, sambil tetap mempertahankan standar penuh pelayanan publik. Pemerintah juga telah membatasi harga diesel di bawah 30 baht per liter hingga 17 Maret 2026 dan berupaya mendapatkan kerja sama sukarela dari sektor swasta serta meluncurkan kampanye konservasi energi melalui berbagai media.
Kebijakan serupa juga telah diadopsi oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Vietnam dan Filipina, misalnya, juga mendorong pegawai publik untuk bekerja dari rumah dan menerapkan langkah-langkah penghematan energi lainnya guna mengatasi tekanan pasokan bahan bakar.