Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode triwulan pertama tahun 2026. Pencairan bansos yang mencakup bulan Januari hingga Maret ini masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia pada bulan Maret 2026. Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi juga digencarkan dengan mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Jadwal dan Mekanisme Pencairan Bansos Maret 2026
Penyaluran PKH dan BPNT tahap pertama tahun ini dilakukan secara bertahap, namun Kemensos tidak menetapkan tanggal pasti pencairan per bulan. Oleh karena itu, KPM diimbau untuk secara berkala mengecek status pencairan melalui kanal resmi pemerintah.
Untuk KPM yang berada di wilayah non-3T (tertinggal, terdepan, terluar), pencairan dana bansos umumnya dilakukan melalui bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Sementara itu, bagi KPM di wilayah 3T, mekanisme penyaluran masih menggunakan layanan PT Pos Indonesia, dengan penerima akan mendapatkan surat undangan berbarcode sebagai tanda pengambilan bantuan.
Selain pencairan reguler, terdapat pula laporan mengenai pencairan PKH susulan pada Maret 2026 bagi KPM yang belum menerima bantuan di bulan Februari sebelumnya, khususnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbitan Bank Mandiri. Untuk BPNT, bantuan sebesar Rp200.000 per bulan seringkali dirapel menjadi Rp400.000 hingga Rp600.000 untuk periode 2-3 bulan sekaligus, yang dapat digunakan melalui Kartu KKS. Bahkan, BPNT susulan senilai Rp600.000 juga mulai disalurkan sejak 2 Maret 2026 bagi keluarga yang belum mendapatkan alokasi penuh.
Besaran Nominal Bantuan PKH 2026 per Kategori
Besaran bantuan PKH tahun 2026 disesuaikan dengan kategori anggota keluarga yang terdaftar, dengan pencairan per tahap (triwulan) sebagai berikut:
- Ibu hamil/nifas: Rp750.000
- Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000
Di beberapa wilayah tertentu, terdapat juga program PKH Plus dengan tambahan bantuan sebesar Rp500.000.
Dorongan Integrasi KPM PKH ke Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi KPM. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara aktif mendorong penerima PKH untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian keluarga dan memutus rantai kemiskinan ekstrem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, “Tentu kita harapkan, ketika nanti Ibu Bapak sekalian menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi keluarga meningkat.” Dengan menjadi anggota koperasi, KPM tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pemilik yang berhak mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir KPM dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif.
Sebagai langkah awal, Kemensos menargetkan sekitar 5 juta KPM PKH di Jawa Timur untuk bergabung dengan KDMP, dengan Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah percontohan. Secara nasional, ribuan KDMP telah selesai dibangun aset fisiknya, siap menjadi instrumen penggerak ekonomi desa. Mensos juga mengingatkan agar bantuan sosial yang diterima dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan seperti membayar utang atau judi.
Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026
Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerimaan bansos PKH dan BPNT secara daring melalui dua cara utama:
Melalui Website Resmi Kemensos
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- Akses situs cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel atau komputer.
- Pilih data wilayah penerima manfaat (PM) sesuai alamat di KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
- Masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP.
- Ketik kode captcha yang muncul di layar. Jika kode sulit terbaca, klik ikon refresh untuk kode baru.
- Klik tombol “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan status penerima. Jika muncul keterangan “YA” dan periode penyaluran “Jan–Mar 2026” atau “Maret 2026”, berarti nama tersebut terdaftar sebagai penerima dan bantuan sedang diproses atau telah dicairkan.
Melalui Aplikasi “Cek Bansos”
Alternatif lain adalah menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial:
- Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” dari Play Store.
- Lakukan registrasi akun dengan mengisi data diri seperti NIK, nama lengkap, alamat, dan email, serta mengunggah foto KTP dan swafoto.
- Setelah terverifikasi, masuk ke menu Profil atau Cek Bansos untuk melihat status.
Kriteria Penerima dan Aturan Desil Terbaru
Pemerintah terus memperbarui data untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Pada tahun 2026, terdapat perubahan aturan terkait kategori desil penerima bansos. Jika sebelumnya BPNT mencakup desil 1 hingga 5, kini baik PKH maupun BPNT hanya menyasar KPM yang berada pada desil 1 hingga 4. KPM harus terdaftar aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi penerima manfaat. Kuota nasional penerima bansos tetap menyasar sekitar 18 juta KPM, dengan data yang bersifat dinamis dan terus diperbarui sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat.