Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan percepatan penyaluran sejumlah program bantuan sosial (bansos) utama pada tahun 2026. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2 dijadwalkan cair lebih awal, sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengalami penyesuaian skema yang signifikan.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan PKH serta BPNT 2026
Pencairan bansos PKH dan BPNT untuk Tahap 2 tahun 2026 diperkirakan berlangsung antara April hingga Juni. Namun, penyaluran gelombang kedua untuk Tahap 1 (periode Januari-Maret) telah dimulai sejak 25 Maret dan dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2026.
Dalam gelombang kedua ini, sekitar 1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi sasaran untuk PKH, dan sekitar 2 juta KPM untuk BPNT. Penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, dan Mandiri, serta melalui PT Pos Indonesia. Khusus untuk mekanisme melalui PT Pos Indonesia, penyaluran difokuskan bagi KPM hasil validasi terbaru, termasuk penerima baru, dengan skema pengantaran langsung (door to door) atau melalui loket kantor pos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa penyaluran bansos reguler hingga awal Maret 2026 telah melampaui 90 persen untuk PKH dan program Sembako. “Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran (DTSEN) yang perlu buka rekening kolektif (burekol),” kata Gus Ipul.
Perubahan Skema BLT Dana Desa 2026
Kebijakan BLT Dana Desa tahun anggaran 2026 mengalami perubahan penting. Pemerintah tidak lagi menetapkan batas persentase anggaran untuk BLT Desa, namun tetap menentukan besaran maksimal bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat. BLT Dana Desa 2026 dapat diberikan paling banyak sebesar Rp300 ribu per bulan kepada setiap KPM. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan bantuan dengan nominal lebih kecil dari Rp300 ribu, disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.
Penyaluran BLT Dana Desa juga memiliki fleksibilitas. Pemerintah desa diperbolehkan menyalurkan bantuan secara langsung setiap bulan atau secara dirapel beberapa bulan sekaligus, hingga tiga bulan dalam satu kali pembayaran (total Rp900 ribu). Penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa, mengacu pada data pemerintah atau hasil pendataan desa, dan diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kriteria penerima BLT Dana Desa mencakup warga yang layak secara ekonomi namun belum terdaftar di bantuan pusat (PKH/BPNT), diutamakan lansia atau warga dengan penyakit menahun, serta mereka yang kehilangan mata pencarian.
Anggaran dan Kebijakan Umum Bansos 2026
Anggaran perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp508,2 triliun. Kemensos sendiri mengalokasikan Rp39,8 triliun untuk bansos pada triwulan I 2026, termasuk bansos sembako dan PKH yang menyasar 18 juta KPM dengan anggaran Rp17,5 triliun. Selain itu, terdapat alokasi Rp2,3 triliun untuk bansos kebencanaan dan Rp20 triliun untuk rehabilitasi sosial.
Pemerintah juga menargetkan 400 ribu KPM dapat ‘graduasi’ atau lepas dari ketergantungan bansos pada tahun 2026. Skema bansos 2026 juga dirombak, di mana KPM usia produktif (di bawah 40-45 tahun) yang sudah lama menerima bansos akan dialihkan ke Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) berupa modal usaha, bukan lagi BLT tunai. Sementara itu, BLT Kesra senilai Rp900 ribu dipastikan tidak dilanjutkan pada 2026 karena bersifat stimulus akhir tahun sebelumnya.
Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos
Untuk menjadi penerima PKH dan BPNT, KPM harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk kategori keluarga miskin/rentan (Desil 1-4). Syarat lainnya termasuk bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, atau karyawan BUMN, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang tersinkronisasi dengan data Dukcapil.
Kemensos mencatat 696.920 KPM ter-exclude dari PKH Tahap 1 2026 karena berbagai alasan, seperti masa menerima bansos lebih dari 5 tahun, penghasilan memadai, atau profesi sebagai ASN/TNI/Polri.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos. Bagi warga yang merasa layak namun belum terdaftar, pemerintah menyediakan mekanisme usulan melalui pemerintah desa/kelurahan atau fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos.