Ketidakpastian global yang terus meningkat, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan krisis di Laut Merah, telah mendorong para pelaku usaha di Indonesia untuk semakin gencar melakukan efisiensi biaya logistik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa dunia usaha kini bersikap lebih defensif dengan menyesuaikan pola produksi dan distribusi guna mengantisipasi tekanan global yang berpotensi menggerus margin keuntungan.
Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta ancaman retaliasi lanjutan, secara langsung mengganggu keamanan jalur distribusi global. Selat Hormuz, yang menjadi jalur krusial bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia, dan Laut Merah, arteri perdagangan global yang dilalui 70% perdagangan dunia, menjadi titik-titik rawan yang sangat terpengaruh. Krisis di Laut Merah, khususnya akibat blokade Houthi di Selat Bab al-Mandab, telah memaksa ratusan kapal mengubah rute pelayaran mereka.
Perubahan rute ini, yang umumnya melalui Tanjung Harapan di selatan Afrika, menambah waktu tempuh hingga 15-18 hari dan secara signifikan meningkatkan biaya operasional kapal. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, mengungkapkan bahwa ongkos kirim logistik atau freight cost telah melonjak 40-50%, bahkan bisa mencapai 100% pada periode sibuk, baik untuk barang ekspor maupun impor. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar akibat gangguan pasokan minyak mentah dan lonjakan premi asuransi kargo, terutama asuransi risiko perang yang bisa naik hingga sepuluh kali lipat, turut membebani biaya pengiriman.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa bahkan tanpa penutupan jalur pelayaran secara fisik, ketidakpastian geopolitik saja sudah cukup untuk memicu lonjakan harga energi dan biaya logistik global. Bagi Indonesia sebagai negara pengimpor bersih minyak, kenaikan harga energi global ini akan langsung meningkatkan biaya produksi industri dan mempersempit margin usaha. Tekanan ini juga berpotensi membebani fiskal negara apabila harga energi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok.
Di tengah tantangan ini, kinerja logistik Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah. Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia tercatat turun ke peringkat 63 pada tahun 2023 dari posisi 46 pada tahun 2018. Infrastruktur yang belum merata dan integrasi teknologi yang terbatas menjadi biang keladi sulitnya mencapai efisiensi optimal.
Menanggapi situasi ini, pelaku usaha fokus pada langkah mitigasi risiko yang realistis dan adaptif, termasuk penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi serta peningkatan efisiensi operasional. Diversifikasi rantai pasok juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau pemasok tertentu, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap guncangan global.
Peran teknologi menjadi krusial dalam menghadapi tantangan logistik 2026. Sistem pelacakan real-time, kecerdasan buatan (AI) untuk prediksi risiko, dan digitalisasi dokumen logistik dapat membantu perusahaan membaca pola distribusi, memprediksi risiko, dan meningkatkan akurasi perencanaan pengiriman. Solusi seperti Fleet Management System diklaim mampu menekan konsumsi bahan bakar hingga 25% dan meningkatkan produktivitas kendaraan 15-40%.
Pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Kerja sama strategis dengan negara mitra seperti Jepang diperkuat untuk menjaga stabilitas rantai pasok kawasan. Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi dan fokus pada penguatan sektor domestik untuk menghadapi ketidakpastian global. ALI memproyeksikan sektor rantai pasok dan logistik Indonesia mampu tumbuh hingga 8% pada tahun 2026, didorong oleh konsumsi domestik dan kebijakan pemerintah, dengan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas sebagai salah satu kunci untuk menurunkan biaya logistik.
Namun, tantangan lain juga membayangi, seperti kebijakan tarif global baru dari Amerika Serikat yang berpotensi naik 15% pada impor dari semua negara. Selain itu, biaya tersembunyi dalam pengiriman internasional seperti fuel surcharge yang fluktuatif, bea masuk, biaya penahanan, dan asuransi, juga perlu diperhitungkan secara cermat oleh pelaku usaha.