Penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk triwulan I tahun 2026, yang mencakup periode Januari hingga Maret, dilaporkan telah mencapai progres signifikan. Hingga akhir Februari dan awal Maret 2026, realisasi penyaluran secara nasional telah menembus angka lebih dari 90 persen. Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat total dana yang telah disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai lebih dari Rp15 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa percepatan penyaluran ini merupakan langkah strategis pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi peningkatan kebutuhan konsumsi menjelang bulan Ramadan. Pemerintah menargetkan PKH menjangkau 10 juta KPM dan Bantuan Sembako (BPNT) untuk 18,25 juta KPM di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Progres Penyaluran dan Kendala
Data per 23-25 Februari 2026 menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan kepada sekitar 8,94 juta KPM, atau sekitar 89,4 persen dari target, dengan nilai lebih dari Rp6 triliun. Sementara itu, Bantuan Sembako (BPNT) telah diterima oleh lebih dari 16,71 juta KPM, mencapai 91,58 persen dari target, dengan total dana tersalurkan Rp10,03 triliun. Penyaluran ini dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) atau melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah yang belum terjangkau perbankan atau bagi lansia/disabilitas berat.
Meski demikian, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru BPNT yang belum menerima dana. Kendala yang dihadapi meliputi proses administrasi seperti pembukaan rekening kolektif (burekol) dan distribusi Kartu KKS, yang diperkirakan membutuhkan waktu 1-2 bulan hingga dana dapat ditarik oleh KPM.
Cara Mudah Mengecek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos secara mandiri melalui dua metode resmi yang disediakan Kementerian Sosial:
1. Melalui Situs Resmi cekbansos.kemensos.go.id
Langkah-langkah pengecekan status penerima bansos melalui situs resmi Kemensos adalah sebagai berikut:
- Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Isi data wilayah sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai KTP.
- Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar. Jika kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru.
- Klik tombol “CARI DATA”.
Sistem akan menampilkan informasi berupa nama penerima, kelompok desil, serta status kepesertaan bansos dari Kemensos.
2. Melalui Aplikasi “Cek Bansos” Kemensos
Alternatif lain adalah dengan menggunakan aplikasi resmi:
- Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store atau App Store.
- Daftar akun baru atau masuk menggunakan akun yang sudah ada.
- Pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan data wilayah dan nama penerima sesuai KTP.
- Isi kode verifikasi dan klik “Cari Data”.
Kriteria Penerima dan Basis Data
Pemerintah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data P3KE yang diselaraskan dengan data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Terdapat tujuh kriteria utama penerima bansos PKH dan BPNT 2026, di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid, terdaftar di DTSEN, bukan ASN/TNI/Polri, serta termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin (desil 1-4). Selain itu, keluarga penerima PKH harus memiliki komponen tertentu seperti ibu hamil, anak usia dini (0-6 tahun), anak sekolah (SD/SMP/SMA), lansia (60 tahun ke atas), atau penyandang disabilitas berat.
Untuk program BPNT, nominal bantuan adalah Rp200.000 per bulan, yang biasanya disalurkan sekaligus per tiga bulan sehingga penerima mendapatkan Rp600.000 per tahap. Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi tergantung komponen keluarga, mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000 per tahap (tiga bulan), bahkan hingga Rp2.700.000 per tahap untuk korban pelanggaran HAM berat.
Jika status desil tidak sesuai atau ada perubahan kondisi, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Untuk pengaduan terkait bansos, masyarakat dapat menghubungi hotline 171 atau melalui situs lapor.go.id.