Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan desakannya kepada perbankan nasional untuk lebih agresif dalam menurunkan suku bunga kredit. Fokus utama BI adalah memangkas “special rate” atau suku bunga khusus yang kerap diberikan kepada nasabah korporasi besar, yang dinilai menghambat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada awal Februari 2026, menyatakan bahwa upaya ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kami terus berkomunikasi intensif dengan perbankan agar mereka lebih agresif dalam menurunkan suku bunga kredit, terutama dengan meninjau kembali special rate yang ada,” ujar Perry Warjiyo.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi BI untuk memastikan penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) dapat segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit di perbankan. Transmisi yang lambat dari BI-Rate ke suku bunga kredit menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya terhadap konsumsi dan investasi masyarakat serta dunia usaha.
Perbankan sendiri seringkali berargumen bahwa tingginya biaya dana (cost of fund), profil risiko nasabah, serta kebutuhan margin keuntungan menjadi faktor penahan penurunan suku bunga. Namun, BI berharap bank dapat meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko mereka, sehingga menciptakan ruang yang lebih besar untuk penyesuaian suku bunga.
Penurunan special rate diharapkan tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga menciptakan efek berantai yang dapat menurunkan bunga kredit untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ritel. Segmen ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sangat membutuhkan akses kredit dengan biaya yang lebih terjangkau.
Sebelumnya, BI juga telah meluncurkan berbagai kebijakan makroprudensial akomodatif untuk menjaga likuiditas perbankan. Kebijakan-kebijakan ini seharusnya memfasilitasi perbankan untuk dapat menurunkan suku bunga kredit tanpa mengganggu stabilitas keuangan.
Tekanan dari Bank Indonesia terhadap perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2026. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.