Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas nikel untuk tahun 2026. Hingga pertengahan Maret 2026, volume RKAB bijih nikel yang telah mendapatkan lampu hijau diperkirakan mencapai sekitar 100 juta ton. Pemerintah menargetkan seluruh penerbitan RKAB dapat rampung pada akhir Maret 2026.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa baik perusahaan maupun pemerintah aktif berkolaborasi untuk mencapai target tersebut. “Nikel mungkin seratusan. Tetap target akhir Maret. Dua-duanya antara perusahaan dan pemerintah aktif semua,” ujarnya.
Pemangkasan Kuota Produksi untuk Stabilisasi Harga
Angka persetujuan RKAB nikel ini merupakan bagian dari target produksi bijih nikel tahun 2026 yang ditetapkan di kisaran 260 juta hingga 270 juta ton. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan target produksi RKAB tahun sebelumnya, 2025, yang mencapai sekitar 379 juta ton. Pemangkasan produksi nikel ini merupakan strategi pemerintah untuk mengendalikan harga nikel di pasar global yang sempat tertekan.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan umur cadangan nikel Indonesia. Tri Winarno memperingatkan bahwa cadangan nikel Indonesia yang saat ini tersisa sekitar 5 miliar ton, diprediksi akan habis dalam waktu kurang dari dua dekade jika eksploitasi dilakukan secara masif. “Kalau terus-terusan, terus habis itu kita ibaratnya dikuras terus-terusan, kita nggak sampai 20 tahun habis. Selesai. Nah ini sambil mencari cadangan baru, kita juga ngerem,” jelas Tri.
Dampak Positif pada Harga Global
Sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang menyumbang lebih dari 60% produksi global dan memiliki 42% cadangan global, Indonesia memiliki peran vital dalam menentukan harga pasar. Strategi pengendalian suplai melalui pemangkasan produksi ini dinilai telah menunjukkan dampak positif. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat meroket dari US$14.125 per ton pada 16 Desember 2025, hingga menembus US$18.000 per ton pada 19 Januari 2026, bahkan mencapai US$18.450 per ton pada 7 Januari 2026.
Tantangan dan Relaksasi Proses Persetujuan
Proses persetujuan RKAB tahun ini menghadapi tantangan karena adanya penerapan sistem aplikasi baru yang masih memerlukan penyesuaian di lapangan. Untuk menjaga kepastian usaha, Kementerian ESDM telah memberikan relaksasi sementara bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang RKAB 2026-nya belum terbit. Melalui relaksasi ini, perusahaan diizinkan tetap menjalankan kegiatan operasi produksi dengan batasan maksimal 25% dari rencana produksi hingga 31 Maret 2026.
Kebutuhan Smelter dan Opsi Impor
Meskipun kuota produksi RKAB nikel 2026 ditetapkan 260-270 juta ton, kebutuhan bijih nikel untuk industri pengolahan (smelter) diperkirakan mencapai 310 juta ton. Untuk menutupi selisih kebutuhan ini, pemerintah membuka opsi pemenuhan bahan baku melalui impor dari Filipina, yang diperkirakan sekitar 15-20% dari total kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi pertambangan untuk mengajukan revisi RKAB pada paruh kedua tahun ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa belum ada perubahan kebijakan terkait RKAB batubara dan nikel 2026. “Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM. Tadi sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, sambil kita melihat perkembangan,” kata Bahlil. Ia menambahkan, relaksasi produksi akan dilakukan secara terukur jika harga komoditas tetap stabil.