Jenewa, Swiss – Putaran ketiga perundingan nuklir tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Jenewa pada Kamis, 26 Februari 2026, berakhir tanpa terobosan signifikan. Meskipun demikian, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan teknis di Wina pekan depan, di tengah meningkatnya ketegangan militer dan sanksi baru yang dijatuhkan Washington.
Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyebut perundingan ini sebagai yang “paling serius dan terpanjang” sejauh ini, berlangsung hampir empat jam pada pagi hari dan berlanjut lebih dari dua jam pada malam hari. Ia mengklaim “kemajuan baik” telah dicapai dan adanya pemahaman yang hampir mendekati kesepakatan dalam beberapa isu. Senada, Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, yang bertindak sebagai mediator, juga menyatakan adanya “kemajuan signifikan dalam negosiasi.”
Namun, di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan ketidakpuasannya. “Saya tidak senang dengan fakta bahwa mereka tidak bersedia memberi kami apa yang harus kami miliki,” ujar Trump, menegaskan kembali bahwa “Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.” Pernyataan ini menggarisbawahi jurang perbedaan yang masih lebar antara kedua negara.
Poin-Poin Krusial yang Belum Terpecahkan
Perundingan yang dimediasi oleh Oman ini berfokus pada program nuklir Iran dan potensi pencabutan sanksi ekonomi AS. Washington menuntut Iran untuk membongkar tiga fasilitas nuklir utamanya—Fordow, Natanz, dan Isfahan—serta memindahkan seluruh cadangan uranium yang diperkaya ke AS. AS juga menginginkan larangan pengayaan uranium di wilayah Iran atau pengayaan terbatas dengan jaminan permanen bahwa semua jalur menuju senjata nuklir telah ditutup.
Sebaliknya, Iran dengan tegas menolak tuntutan untuk memindahkan uranium yang diperkaya ke luar negeri, menghentikan pengayaan, atau membongkar situs nuklirnya. Seorang pejabat Iran di Jenewa menyatakan, “Prinsip nol pengayaan selamanya, pembongkaran fasilitas nuklir, dan pemindahan stok uranium ke AS sepenuhnya ditolak.” Teheran bersikeras pada haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai dan menolak membahas isu-isu non-nuklir seperti program rudal balistiknya atau dukungan terhadap kelompok proksi di kawasan.
Meskipun demikian, ada indikasi fleksibilitas dari Iran. Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, mengisyaratkan bahwa Iran bersedia mengurangi kandungan uranium yang diperkaya dan mempertimbangkan untuk mengizinkan inspektur AS. Iran juga dilaporkan mengajukan usulan untuk menurunkan kadar pengayaan hingga 1,5 persen dari 60 persen, menghentikan sementara proses pengayaan selama beberapa tahun, atau memproses uranium melalui konsorsium Arab-Iran.
Sanksi Baru dan Pengerahan Militer AS
Perundingan ini berlangsung di tengah tekanan maksimal dari AS. Pada Rabu, 25 Februari 2026, Washington menjatuhkan putaran baru sanksi terhadap lebih dari 30 individu, entitas, dan kapal yang terkait dengan “armada bayangan” (shadow fleet) Iran serta jaringan pengadaan senjata. Departemen Keuangan AS menyatakan sanksi ini bertujuan membatasi kemampuan persenjataan Iran dan dukungannya terhadap kelompok proksi.
Di sisi lain, AS juga meningkatkan pengerahan militer besar-besaran di Timur Tengah, termasuk dua kelompok tempur kapal induk, USS Gerald R. Ford dan USS Abraham Lincoln, serta lebih dari 100 jet tempur. Presiden Trump telah mengancam tindakan militer jika kesepakatan yang memadai tidak tercapai. Menanggapi hal ini, Iran memperingatkan akan membalas dengan keras setiap tindakan agresi, menargetkan pangkalan AS di kawasan dan Israel.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyerukan agar kedua pihak tetap fokus pada jalur diplomasi, menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog. Pembahasan teknis lanjutan dijadwalkan di Wina pada Senin, 2 Maret 2026, diikuti putaran keempat perundingan dalam waktu dekat, memberikan sedikit ruang bagi upaya diplomatik di tengah bayang-bayang konflik yang semakin nyata.