Jenewa menjadi saksi bisu putaran ketiga perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mengenai program nuklir Teheran. Meskipun negosiasi yang dimediasi oleh Oman ini diklaim mencapai “kemajuan signifikan” pada Kamis (26/2/2026), belum ada kesepakatan final yang tercapai, meninggalkan bayang-bayang ketegangan yang masih menyelimuti kawasan.
Tuntutan Keras Washington dan Sikap Tegas Teheran
Dalam perundingan intens ini, Washington membawa tuntutan yang cukup berat. AS mendesak Iran untuk membongkar tiga fasilitas nuklir utamanya, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Selain itu, AS juga menuntut penyerahan seluruh stok uranium yang telah diperkaya, yang diperkirakan mencapai 10.000 kilogram. Kebijakan “nol pengayaan” menjadi poin krusial bagi AS, meskipun mereka mengisyaratkan kemungkinan izin pengayaan tingkat rendah untuk keperluan medis. Washington juga menginginkan kesepakatan yang bersifat permanen tanpa batas waktu.
Di sisi lain, Teheran tetap kukuh pada pendiriannya. Iran menegaskan haknya untuk memanfaatkan energi nuklir secara damai dan menolak untuk memindahkan cadangan uraniumnya ke luar negeri. Mereka juga menuntut pencabutan sanksi internasional sebagai bagian dari kesepakatan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang memimpin delegasi Teheran, menyebut perundingan ini sebagai salah satu putaran negosiasi yang paling intens dan terpanjang yang pernah dijalani negaranya.
Status Pengayaan Uranium dan Kekhawatiran Internasional
Kekhawatiran global terhadap program nuklir Iran bukan tanpa alasan. Pada tahun 2025, Iran diperkirakan memiliki cadangan lebih dari 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen. Tingkat ini secara teknis sangat dekat dengan kadar senjata, yaitu 90 persen. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahkan mengonfirmasi pada Februari 2025 bahwa Iran memiliki cukup material untuk memproduksi lima hingga delapan hulu ledak nuklir dalam waktu kurang dari dua minggu jika diproses lebih lanjut menjadi komponen senjata.
Namun, akses IAEA untuk memantau fasilitas nuklir Iran telah dibatasi sejak tahun 2021, dan kerja sama dihentikan setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan “seperti biasa” dengan Iran tidak lagi memungkinkan. Grossi juga menegaskan bahwa program nuklir Iran tidak dapat “dihapus” melalui kekuatan militer dan solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui jalur diplomasi.
Bayang-bayang Sanksi dan Ancaman Militer
Jelang putaran perundingan terbaru, AS kembali memperluas sanksi terhadap Iran pada 25 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan lebih dari 30 individu, entitas, dan kapal yang diduga terlibat dalam penjualan minyak ilegal Iran serta mendukung produksi rudal balistik dan senjata konvensional canggih. Sebelumnya, pada tahun 2025, negara-negara Eropa juga telah mengaktifkan mekanisme “snapback” untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran atas pelanggaran JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).
Situasi semakin diperkeruh dengan peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Teluk Persia dan Laut Arab, termasuk pengerahan kapal induk dan jet tempur. Presiden AS Donald Trump secara berulang kali mengancam akan mengambil tindakan militer jika kesepakatan tidak tercapai. Program nuklir Iran telah menjadi sumber kecurigaan selama beberapa dekade, terutama setelah AS menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan Iran secara resmi mengakhiri perjanjian tersebut pada Oktober 2025.
Meskipun demikian, para pejabat Iran, termasuk Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, terus menegaskan bahwa Iran tidak mengupayakan senjata nuklir dan siap menerima pemeriksaan untuk membuktikan sifat damai dari program nuklirnya. Putaran diskusi teknis dijadwalkan akan berlanjut pekan depan di Wina, dengan harapan dapat menemukan titik temu di tengah perbedaan pandangan yang mendalam.