Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada Minggu malam, 1 Maret 2026, mengumumkan bahwa pemerintahannya telah memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris. Keputusan ini bertujuan untuk menghancurkan situs peluncuran dan gudang penyimpanan rudal Iran, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Starmer menjelaskan bahwa persetujuan ini diberikan untuk “tujuan pertahanan yang spesifik dan terbatas.” Langkah ini diambil setelah Iran dituding melakukan tindakan yang semakin sembrono, membahayakan warga sipil tak berdosa, dan mengancam nyawa warga Inggris serta sekutu di kawasan. Tercatat, sekitar 200.000 warga Inggris saat ini berada di negara-negara Timur Tengah yang berpotensi menjadi target Iran.
Perubahan Sikap Inggris di Tengah Eskalasi
Keputusan ini menandai perubahan signifikan dari sikap Inggris sebelumnya. Pada Februari 2026, London sempat menolak permintaan serupa dari Washington, dengan alasan kekhawatiran akan melanggar hukum internasional. Penolakan awal tersebut bahkan memicu kritik dari Presiden AS Donald Trump, yang mengaitkannya dengan rencana Inggris untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Trump secara spesifik menyebut pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos dan RAF Fairford di Gloucestershire, Inggris, sebagai lokasi yang mungkin diperlukan AS untuk menghadapi “potensi serangan” dari Iran.
Pemerintah Inggris kini telah merilis ringkasan posisi hukumnya, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka “pertahanan kolektif sekutu regional yang telah meminta dukungan.” Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak terlibat dalam serangan ofensif awal yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran, namun akan terus mendukung operasi pertahanan di wilayah tersebut.
Konflik AS-Israel dan Iran Memanas
Pengumuman Starmer datang di tengah eskalasi konflik yang cepat antara AS-Israel dan Iran. Operasi tempur besar-besaran oleh AS dan Israel terhadap Iran telah dimulai sejak Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan ini dilaporkan menyebabkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu pagi.
Iran telah bersumpah akan membalas dengan “pukulan dahsyat” dan melancarkan serangan rudal ke sejumlah negara tetangga serta menargetkan fasilitas militer AS di kawasan. Garda Revolusi Iran (IRGC) bahkan mengklaim telah menembakkan empat rudal balistik ke kapal induk AS USS Abraham Lincoln. Pangkalan militer AS di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yordania juga dilaporkan menjadi sasaran serangan balasan Iran.
Dampak langsung dari eskalasi ini juga terasa di pangkalan militer Inggris. Pangkalan udara Akrotiri di Siprus dilaporkan dihantam oleh sebuah drone beberapa jam setelah pernyataan Perdana Menteri Starmer, meskipun hanya menyebabkan kerusakan minor dan tidak ada korban jiwa. Selain itu, krisis ini telah mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menangani seperlima pasokan minyak dunia, dan memicu lonjakan tajam harga minyak global.
Di tengah ketegangan ini, Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomasi, bahkan menawarkan diri untuk berperan sebagai mediator antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.