Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu aktor kunci dalam upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Komitmen ini diwujudkan melalui kesiapan pengiriman hingga 8.000 personel pasukan perdamaian sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) yang dibentuk di bawah naungan Board of Peace (BoP).
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perdamaian 20 poin yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. “Pencapaian gencatan senjata ini nyata, kami mengapresiasinya, dan karena itu kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mengirimkan sejumlah pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan,” ujar Presiden Prabowo di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Peran Strategis Indonesia dalam Board of Peace
Board of Peace sendiri merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh Donald Trump dan dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025 untuk mengawasi proses transisi pascakonflik, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di Gaza. Indonesia secara resmi bergabung dengan BoP melalui penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2026, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Dalam struktur ISF, Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander), sebuah posisi strategis yang menempatkan pasukan Indonesia di garis depan upaya perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia akan mengambil peran langsung dalam penempatan sektor awal di wilayah prioritas, termasuk Rafah, serta dalam pelatihan kepolisian sipil profesional dan koordinasi keamanan bersama mitra internasional. Latihan untuk calon pasukan perdamaian ini telah dimulai, dengan fokus pada unit medis dan teknik. Sebuah lokasi di Gaza selatan, antara Rafah dan Khan Yunis, bahkan telah ditetapkan untuk pembangunan barak pasukan Indonesia.
Rencana Komprehensif Stabilisasi dan Rekonstruksi
Pertemuan perdana BoP yang dipimpin Donald Trump di Washington D.C. pada 19 Februari 2026, membahas kerangka kerja komprehensif untuk stabilisasi dan pembangunan kembali Gaza. Rencana ini mencakup pembentukan ISF yang akan mengerahkan 20.000 tentara di lima sektor berbeda di Gaza, dimulai dari Rafah, serta 12.000 polisi sipil yang akan dilatih oleh Mesir dan Yordania. Selain Indonesia, negara-negara lain yang berkomitmen mengirimkan pasukan antara lain Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Misi ISF, yang dimandatkan PBB hingga akhir 2027, adalah mengamankan wilayah perbatasan, demiliterisasi Gaza (termasuk melucuti kelompok bersenjata non-negara), melindungi warga sipil, melatih dan mendukung pasukan polisi Palestina, serta mengamankan koridor kemanusiaan. Namun, pejabat Indonesia menegaskan bahwa pasukan mereka tidak akan ditempatkan di luar wilayah Gaza yang saat ini diduduki militer Israel.
Aspek rekonstruksi juga menjadi fokus utama BoP. Rencana ambisius ini mencakup pembangunan lebih dari 100.000 rumah di Rafah pada fase awal, pemulihan layanan dasar, serta pembersihan 70 juta ton puing dan 350 kilometer terowongan. Dalam jangka panjang, program ini menargetkan pembangunan lebih dari 400.000 rumah, infrastruktur energi, air, jalan, pelabuhan, dan bandara, bahkan pengembangan kawasan pesisir menjadi “Riviera Mediterania baru”.
Dukungan Internasional dan Tantangan
Untuk mendukung upaya ini, Amerika Serikat telah menjanjikan kontribusi sebesar 10 miliar dolar AS. Sembilan negara anggota lainnya, termasuk Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, secara kolektif menjanjikan 7 miliar dolar AS. FIFA juga turut berkontribusi dengan janji 75 juta dolar AS. Bank Dunia akan mengelola dana yang disumbangkan oleh pemerintah.
Meskipun mendapat dukungan signifikan, rencana perdamaian ini tidak lepas dari tantangan. Presiden Prabowo mengakui bahwa implementasi rencana ini tidak akan mudah dan akan menghadapi banyak rintangan. Beberapa sekutu AS juga menyuarakan kekhawatiran bahwa BoP dapat mengesampingkan peran PBB dan mempertanyakan model tata kelolanya. Di dalam negeri, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP menuai kritik dari beberapa kelompok Islam karena persepsi bias AS dalam konflik Israel-Palestina. Namun, Presiden Prabowo berargumen bahwa sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus berkontribusi dalam menstabilkan Gaza dan mencapai solusi dua negara.
Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, Nickolay Mladenov, mengumumkan pembentukan Kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza yang akan mendukung Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokratis Palestina yang akan mengelola pemerintahan lokal. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga menyoroti tata kelola Gaza yang “sangat bermasalah” di masa lalu dan menyerukan reformasi besar-besaran untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan ekonomi yang mandiri.