Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026. Pertemuan ini fokus membahas langkah-langkah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) serta komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjadi beberapa pejabat yang hadir dalam rapat penting tersebut. Airlangga Hartarto, usai rapat, menegaskan bahwa arahan utama Presiden Prabowo adalah menjaga defisit APBN agar tidak melampaui batas 3 persen.
Strategi Efisiensi dan Optimalisasi Penerimaan Negara
Untuk mencapai target defisit tersebut, pemerintah akan melakukan efisiensi ketat di berbagai K/L. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya yang dipimpin Airlangga Hartarto pada Senin, 16 Maret 2026, di kantornya. “Kalau kemarin kan kami sudah rakortas, terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan,” ucap Airlangga sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Salah satu poin efisiensi yang tengah dikaji secara matang adalah skema pengaturan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional kementerian tanpa mengurangi produktivitas kerja. Selain itu, efisiensi juga akan menyasar kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang efektif, seperti rapat yang tidak jelas atau kebijakan yang dampaknya lambat atau kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi penerimaan negara, Presiden Prabowo menginstruksikan upaya optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor batu bara. Pemerintah berencana meningkatkan volume produksi batu bara melalui perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan pajak ekspor tambahan untuk komoditas batu bara guna menangkap potensi windfall profit dari kenaikan harga global. “Terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” jelas Airlangga.
Ketahanan Fiskal dan Transisi Energi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pertemuan terbatas ini juga bertujuan mengantisipasi kondisi APBN terkini, terutama terkait beban subsidi. Meskipun perekonomian global diwarnai ketidakpastian, Purbaya menyatakan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat, dan APBN 2026 sejak awal memang dirancang dalam posisi defisit untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan transisi energi dengan mengalihkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kebijakan ini bertujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. “Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” kata Airlangga.
Secara keseluruhan, postur APBN 2026 disusun tetap ekspansif namun terukur, dengan target defisit sekitar 2,68 persen. Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun dan belanja Rp3.786,5 triliun. Kebijakan fiskal ini diarahkan untuk mendorong transformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sektor swasta diposisikan sebagai mesin penggerak utama perekonomian.