Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu, 18 Februari 2026, menyaksikan penandatanganan sebelas nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan yang berlangsung di Washington D.C. ini memiliki total nilai mencapai 38,4 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp600 triliun, menandai babak baru penguatan kemitraan ekonomi strategis antara kedua negara.
Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia-US Business Summit yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama U.S. Chamber of Commerce, U.S.-ASEAN Business Council, serta U.S.-Indonesia Society. Forum bisnis ini bertujuan untuk memperdalam kolaborasi sektor swasta dan pemerintah kedua negara di berbagai bidang.
Investasi jumbo ini mencakup beragam sektor strategis, mulai dari mineral kritis, energi, agribisnis, tekstil, furnitur, hingga pengembangan teknologi semikonduktor. Beberapa kesepakatan penting termasuk MoU Critical Mineral antara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan Freeport-McMoRan dan PT Freeport Indonesia, serta MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Halliburton. Di sektor agribisnis, terdapat komitmen pembelian jagung, kapas, kedelai, dan gandum yang melibatkan perusahaan seperti Cargill.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya prinsip pasar yang menghargai transparansi, disiplin, dan kredibilitas. “Tanggung jawab saya sebagai Presiden, memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kami memenuhi standar internasional. Ini tentang bagaimana menjaga integritas ekonomi kita, dan kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya pasar, melainkan juga basis produksi dan mitra strategis di Asia Tenggara bagi perusahaan Amerika.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden, menyampaikan bahwa komitmen investasi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha Amerika Serikat terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Selain itu, kedua negara juga membahas implementasi Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) yang diharapkan dapat membuka akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan, menciptakan kepastian usaha yang lebih baik.
Secara rinci, komitmen investasi terbagi menjadi sekitar 4,5 miliar dolar AS di sektor pertanian dan 33,91 miliar dolar AS di sektor industri manufaktur. Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja produktif, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, beberapa ekonom seperti Nailul Huda dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) mengingatkan agar pemerintah memastikan investasi ini dibarengi dengan transfer teknologi dan tidak hanya berfokus pada pengerukan sumber daya alam. Mereka menyoroti potensi bahwa ketertarikan AS mungkin lebih didorong oleh pengamanan rantai pasok strategis di tengah rivalitas geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik.