Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi aksi demonstrasi yang kembali digelar oleh para buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026). Ia menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta telah melalui proses musyawarah dan mencapai kesepakatan antara unsur buruh dan pengusaha.
Proses Penetapan UMP yang Transparan
Pramono menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan fungsinya secara transparan dan terbuka. “Buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama,” ujar Pramono di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Ia menambahkan bahwa proses penetapan UMP Jakarta diawasi ketat oleh pemerintah daerah dan bukan merupakan keputusan sepihak. “Prosesnya dimonitor langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan juga asisten. Jadi itu kesepakatan bersama,” tegasnya.
Tuntutan Buruh Diduga Berasal dari Daerah Lain
Lebih lanjut, Pramono menduga bahwa demonstrasi yang berlangsung di Jakarta tidak sepenuhnya berkaitan dengan UMP DKI Jakarta. Ia menilai tuntutan para buruh justru berasal dari daerah lain, namun memilih Jakarta sebagai lokasi unjuk rasa karena keberadaan istana negara.
“Yang didemo itu bukan UMP Jakarta, tapi UMP daerah lain. Kenapa dilakukan di Jakarta? Karena istananya ada di Jakarta,” ungkapnya.
Demo Diakui sebagai Hak Demokrasi
Meskipun demikian, Pramono tetap mengakui bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. “Demo itu hak demokrasi. Siapa saja boleh melakukan. Yang penting dengan izin dan berjalan dengan baik,” ucapnya.
UMP Jakarta Dianggap Paling Tinggi
Pramono Anung juga menyatakan optimismenya bahwa pelaksanaan UMP di Jakarta akan berjalan lancar tanpa penolakan berarti dari pelaku usaha. Hal ini didasari oleh fakta bahwa besaran UMP Jakarta saat ini tergolong paling tinggi dibandingkan daerah lain.
“UMP Jakarta dibandingkan daerah lain sudah tinggi sekali. Mudah-mudahan di Jakarta tidak ada masalah,” harapnya.
Terkait pengamanan jalannya demonstrasi, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. “Itu tugas polisi, dan sudah biasa,” pungkasnya.
Tuntutan Massa Buruh
Sebelumnya, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta. Massa menolak UMP DKI Jakarta tahun 2026 dan menuntut beberapa hal, di antaranya:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
- Revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah.
Massa terlihat membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan tersebut dan mengerahkan dua mobil komando di lokasi.