Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan ini akan memulai pembongkaran 98 tiang monorel yang terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dijadwalkan mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso atau akrab disapa Bang Yos, untuk menyaksikan langsung proses pembongkaran yang akan dimulai pada Rabu, 14 Januari 2026.
Beban Pribadi Sutiyoso
Pramono Anung mengungkapkan alasannya mengundang Sutiyoso. Ia menyebut bahwa proyek monorel yang dimulai sejak tahun 2004 itu menjadi beban pribadi bagi Bang Yos. “Dan saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak karena monorel itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi,” ujar Pramono, Minggu (11/1/2026).
Pembangunan proyek monorel ini dimulai pada 14 Juni 2004, ditandai dengan peresmian pemasangan tiang pancang pertama oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. Pada masa itu, Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Namun, proyek ini mengalami kendala pendanaan. Pada tahun 2008, pengembang PT Jakarta Monorail (PT JM) dikabarkan kesulitan memenuhi syarat investasi sebesar USD 144 juta dari total nilai proyek USD 450 juta. Akibatnya, tiang-tiang yang sudah terpasang menjadi terbengkalai.
Di era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo pada 2011, pembangunan proyek monorel akhirnya dihentikan. PT JM kemudian meminta ganti rugi biaya investasi sebesar Rp 600 miliar, namun permintaan tersebut ditolak oleh Fauzi Bowo. Pemprov DKI saat itu hanya bersedia membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Anggaran Rp 100 Miliar untuk Penataan Kawasan
Dinas Bina Marga DKI Jakarta menargetkan pembongkaran 98 tiang monorel ini rampung pada September 2026. Kapusdatin Bina Marga DKI Jakarta, Dinar Wenny, menyatakan bahwa jumlah tiang yang akan dibongkar sebanyak 98 unit.
“Jumlah tiang monorel yang akan dibongkar sebanyak 98 tiang,” ujar Dinar kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).
Setelah pembongkaran selesai, kawasan Jalan HR Rasuna Said akan ditata ulang. Penataan ini mencakup perapian trotoar, peningkatan sarana pejalan kaki, dan penyesuaian elemen pendukung lainnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
“Setelah pembongkaran, nantinya akan ada penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said diantaranya penataan jalan dan trotoar, peningkatan sarana pejalan kaki, dan penyesuaian elemen pendukung agar lebih aman dan nyaman, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan penerangan jalan umum,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk proyek pembongkaran tiang monorel dan penataan kawasan. Pramono Anung menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk membongkar tiang.
“Dan tentunya saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini, Rp 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar (tiang monorel),” kata Pramono.
Ia menambahkan, dana tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan jalan dan trotoar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
“Tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp 100 miliar. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil bangetlah,” tegasnya.
Pembongkaran Dilakukan Malam Hari
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan bahwa proses pembongkaran tiang monorel akan dilakukan pada malam hari. Langkah ini diambil untuk meminimalkan dampak kepadatan lalu lintas, terutama saat jam pulang kantor.
“Ya otomatis akan pembongkarannya malam hari. Window time-nya itu. Tapi rencananya dari kapan sampai kapan, berapa lama, itu nanti dengan teman-teman Dinas Bina Marga yang eksekusi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Balai Kota Jakarta.
Syafrin menegaskan bahwa tidak akan ada penutupan jalan selama proses pembongkaran berlangsung. Pengaturan dan pengalihan lalu lintas akan dilakukan dengan memanfaatkan jalur lambat untuk penempatan alat berat, sementara jalur cepat tetap dibuka.
“Di sana kan ada dua lajur, ada jalur lambat, ada jalur cepat. Jadi pada saat alat berat masuk, itu akan berada di sisi jalur lambat, sementara jalur cepat tetap berfungsi,” ujarnya.
Skema pengaturan lalu lintas ini telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena tidak ada penutupan jalan.
“Oleh sebab itu, tidak ada penutupan jalan. Yang ada penggunaan jalur lambat untuk penempatan alat berat pada saat pelaksanaan pembongkaran,” jelasnya.
