Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dinamika global dan posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
DPR Respons Isu Strategis
Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, telah merespons berbagai isu strategis. Isu-isu tersebut mencakup pengelolaan perekonomian, reformasi hukum, perlindungan sosial di bidang kesehatan, hingga politik luar negeri yang tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.
“Situasi dan kondisi dunia saat ini ditandai oleh keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang semakin intens. Negara-negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya,” ujar Puan.
Pentingnya Kerja Sama Internasional
Puan Maharani menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam membangun tatanan internasional yang didasarkan pada norma dan komitmen bersama. Ia menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka, melainkan dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial.
“Karena kita hidup dalam dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang baik dalam tatanan global,” tegasnya.
Ia juga menyinggung meningkatnya ketegangan hubungan internasional di awal tahun 2026, termasuk konflik bersenjata dan perang dagang yang mengganggu rantai pasok global.
“Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian, stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Karena itu, dinamika global hari ini, menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai,” ucap Puan.
Posisi Indonesia di Badan Internasional
Puan Maharani secara khusus menyinggung posisi Indonesia dalam sejumlah badan internasional. Ia menyebutkan keikutsertaan Indonesia dalam BoP, sebuah badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
“Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegas Puan.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menjunjung tinggi prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan negara).
Prinsip ini, menurut Puan, sejalan dengan Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ungkapnya.
Diplomasi Parlemen dan Agenda DPR
Dalam kerangka diplomasi parlemen, DPR RI telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen dari berbagai negara sahabat, termasuk Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.
“Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global,” terang Puan.
Puan Maharani juga memaparkan komitmen DPR RI di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, DPR akan mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja. Di bidang sosial dan budaya, penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan tetap menjadi prioritas. Sementara di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia akan terus ditegakkan.
“Dengan agenda yang jelas dan terukur tersebut, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa,” tutup Puan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR RI, yaitu Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.