Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang tengah dijalani umat Islam Indonesia pada Februari hingga Maret 2026 ini kembali diwarnai dinamika perbedaan dalam penetapan awal puasa. Di tengah suasana ibadah yang khidmat, seruan untuk mempererat persatuan di atas segala perbedaan mengemuka, salah satunya dari seorang akademisi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Pada Selasa, 10 Maret 2026, umat Muslim di Indonesia memasuki hari ke-20 atau ke-21 ibadah puasa, tergantung pada metode penetapan awal Ramadan yang diyakini. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah Sidang Isbat yang digelar pada 17 Februari 2026. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Menyikapi perbedaan ini, akademisi UMY tersebut mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum bersatu di atas perbedaan. Ia menekankan bahwa esensi puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga menahan diri dari sikap saling menyalahkan atau memperuncing perbedaan yang dapat memecah belah. Pesan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang menyebutkan bahwa “puasa adalah hari ketika kalian berpuasa”, di mana kata “kalian” dimaknai mencakup umat Islam secara luas.
Seruan untuk menjaga persatuan juga digaungkan oleh berbagai pihak. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap perbedaan awal Ramadan tidak merusak persatuan dan kesatuan antarumat Islam di Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah berpengalaman menghadapi perbedaan semacam ini tanpa harus terpecah belah. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan juga meminta agar potensi perbedaan penetapan awal Ramadan disikapi dengan kearifan dan kebijaksanaan, atau tasamuh. Senada, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam yang harus dihormati, dengan prioritas menjaga ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat.
Anggota DPR RI Firman Soebagyo turut menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan bukanlah sebuah rekayasa atau kegagalan pemerintah, melainkan murni perbedaan metode dan prinsip keagamaan yang telah lama dikenal. Pemerintah, melalui Sidang Isbat, berupaya memfasilitasi penetapan resmi demi kepastian bersama, sembari tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.
Ramadan pada akhirnya adalah bulan refleksi yang mengajarkan bahwa persatuan tidak harus berarti penyeragaman, melainkan kemampuan untuk saling menghormati di tengah keberagaman. Dengan semangat pengendalian diri dan kepedulian sosial yang dilatih selama puasa, diharapkan umat Islam dapat memperkuat harmoni kebangsaan dan menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dan berkeadaban.