JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui adanya ratusan guru madrasah non-ASN di Probolinggo yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menjelaskan bahwa sebagian guru tidak hadir saat proses verifikasi data yang menjadi syarat pencairan.
Verifikasi Data Jadi Kendala Utama
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026). Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, melaporkan bahwa masih ada 334 guru madrasah non-ASN di Kabupaten Probolinggo yang belum menerima hak mereka hingga kini.
“Permasalahannya bukan karena guru-guru ini tidak berhak, namun permasalahannya ada pada pemberkasan,” ujar Dini.
Menurut Dini, para guru diminta melakukan pemberkasan berulang kali, bahkan hingga empat hingga lima kali. Proses yang berulang ini membuat banyak guru merasa lelah dan kehilangan harapan.
“Pemberkasan pertama mereka datang dengan semangat dan harapan. Pemberkasan kedua, ketiga, mereka masih semangat dan berusaha untuk mengerjakan. Namun, ketika sampai pada pemberkasan keempat, kelima, dan seterusnya, banyak guru yang akhirnya putus asa, merasa haknya tidak akan pernah dibayarkan,” kata Dini.
Ia menambahkan bahwa setiap proses pemberkasan muncul biaya tambahan yang dibebankan kepada guru, menambah beban bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas.
Menag: Jumlah Guru yang Belum Terima TPP Berkurang
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar membenarkan masih ada guru yang belum menerima TPP, yang penyalurannya mulai dilakukan pada 2025.
“Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu kan persyaratannya harus tawajjuh di situ ya,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin mengklarifikasi bahwa jumlah guru yang belum menerima TPP tidak mencapai 334 orang seperti yang disampaikan Dini. Ia menyebutkan jumlah tersebut telah berkurang berdasarkan data per Desember terakhir.
“Terkait Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan, Ibu. Sudah ada perkembangan loh, Bu. Yang data per Desember terakhir ini di kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu, kita punya data terakhir sudah ada koordinasi dengan Kanwil barusan ini,” jelas Nasaruddin.
Meskipun demikian, Nasaruddin memastikan Kementerian Agama akan menindaklanjuti persoalan ini dan menjamin hak para guru akan tetap dipenuhi.
“Percayalah, ini menjadi PR kami. Yang terpenting adalah realisasinya,” tuturnya.