Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026) pagi. Mereka menggelar demonstrasi menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan.
Massa Bawa Spanduk Tuntutan
Pantauan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa terlihat mengenakan seragam partai buruh berwarna hitam dan merah. Spanduk besar dibentangkan dengan tulisan yang tegas menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026. Tuntutan tersebut berbunyi, ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bukan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% diatas 100% KHL’.
Dua mobil komando telah dikerahkan ke lokasi, sementara aparat kepolisian tampak berjaga. Jalan Merdeka Selatan menuju Merdeka Barat ditutup untuk lalu lintas, namun arus kendaraan menuju Gambir masih dapat dilalui.
Ribuan Buruh Ikut Aksi Konvoi
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa demonstrasi akan dimulai di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10.30 WIB. Ia memperkirakan aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta yang akan datang dengan konvoi sepeda motor.
“Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said kepada wartawan.
Tuntutan Utama Buruh
Adapun tuntutan utama yang disuarakan oleh massa buruh meliputi:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
- Revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
1.659 Personel Gabungan Dikerahkan
Sebanyak 1.659 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menegaskan kehadiran aparat untuk melayani dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” ujar Reynold di Jakarta, dilansir dari kantor berita Antara. Ia menambahkan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.
“Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” tegas Reynold. Ia juga mengimbau para orator dan peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.