Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan pelemahan signifikan pada awal pekan ini, Senin (16/3/2026), mendekati level psikologis Rp17.000. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan lonjakan harga minyak dunia, yang turut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pada pembukaan perdagangan Senin (16/3/2026), rupiah di pasar spot dibuka melemah 13 poin atau 0,08 persen, berada di level Rp16.971 per dolar AS. Pelemahan ini melanjutkan tren negatif yang telah terlihat sebelumnya, bahkan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS pada 9 Maret 2026, mencatatkan rekor terendah baru yang melampaui level krisis moneter 1998. Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan rupiah masih akan bergerak fluktuatif dalam rentang Rp16.850 hingga Rp17.150 per dolar AS untuk satu minggu ke depan, bahkan berpotensi menyentuh Rp17.200 saat libur Lebaran.
Gejolak Geopolitik dan Harga Minyak Jadi Pemicu Utama
Tekanan terhadap mata uang Garuda ini dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Secara global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, terus memanas. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai ketidakpastian konflik ini menekan sentimen risiko di pasar, yang berdampak pada pergerakan rupiah. Eskalasi ketegangan dilaporkan meningkat setelah Gedung Putih menyatakan skala serangan terhadap Iran telah ditingkatkan, dan Pentagon mengerahkan unit ekspedisi Marinir ke kawasan tersebut.
Dampak langsung dari ketegangan ini adalah lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent, patokan global, tercatat naik 2,67 persen menjadi US$103,14 per barel pada Jumat (13/3/2026). Angka ini jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar US$70 per barel. Lonjakan harga energi ini memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi guncangan inflasi global dan turut mendorong penguatan dolar AS sebagai aset safe haven.
Defisit APBN 2026 di Ambang Batas
Dari sisi domestik, kondisi fiskal juga menjadi sorotan. Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun, atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp30,7 triliun atau 0,13 persen dari PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit di awal tahun ini merupakan bagian dari desain APBN 2026 yang sengaja mempercepat belanja pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi secara merata sepanjang tahun.
Namun, beberapa ekonom dan pejabat pemerintah mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi defisit APBN 2026 yang bisa melebihi batas legal 3 persen PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa skenario, di mana defisit APBN bisa melebar hingga 3,18 persen (optimistis), 3,53 persen (moderat), bahkan 4,06 persen (pesimistis) jika harga minyak rata-rata mencapai US$115 per barel dan nilai tukar rupiah di Rp17.000 per dolar AS. Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Ni Made Sukartini, mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia US$1 per barel dapat menambah beban APBN sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Indonesia, sebagai negara net importir minyak sejak 2004, sangat rentan terhadap gejolak harga ini.
Respons Pemerintah dan Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Februari 2026 menyatakan bahwa rupiah saat ini dinilai undervalued dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia. BI terus mengintensifkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan menyatakan keyakinan bahwa rupiah akan tetap stabil dan berpotensi menguat di masa mendatang. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus menghitung dampak lonjakan harga minyak terhadap APBN dan mempertimbangkan penyesuaian anggaran ke depan.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya untuk lebih menghemat penggunaan bahan bakar minyak ketimbang segera menerapkan pelonggaran defisit APBN 2026. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyarankan pemerintah untuk melakukan penghematan pada program-program strategis yang dinilai mahal sebagai langkah antisipasi pelebaran defisit. Peningkatan beban pembayaran bunga utang pemerintah akibat kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) juga menambah tekanan pada APBN.