Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan pelemahan signifikan pada Senin, 2 Maret 2026. Pelemahan ini terjadi di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, yang turut memicu kenaikan harga minyak global. Di sisi lain, pelaku pasar juga menantikan rilis sejumlah data ekonomi domestik yang krusial untuk menentukan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) ke depan.
Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.04 WIB di pasar spot exchange, rupiah melorot 45 poin atau 0,27% ke level Rp 16.832 per dolar AS. Sementara itu, data dari Metro TV menunjukkan rupiah dibuka pada level Rp 16.830 per dolar AS, melemah 43 poin atau setara 0,26% dari penutupan sebelumnya di Rp 16.759 per dolar AS. Analis mata uang Ibrahim Assuaibi bahkan memproyeksikan rupiah berpotensi menyentuh level Rp 17.000 per dolar AS dalam sepekan ke depan jika ketegangan terus berlanjut.
Eskalasi Konflik Timur Tengah dan Dampaknya pada Harga Minyak
Pelemahan rupiah tak lepas dari eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Serangan yang dilancarkan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan ratusan orang termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei, dibalas oleh Iran dengan serangan rudal ke Israel dan pangkalan militer AS di beberapa negara Timur Tengah. Insiden ini juga menyebabkan kerusakan pada setidaknya tiga kapal tanker di lepas pantai Teluk dan laporan kematian seorang awak kapal.
Kondisi ini secara langsung mengganggu keamanan jalur distribusi minyak global, terutama di Selat Hormuz, yang merupakan arteri utama perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima hingga sepertiga minyak global yang diperdagangkan lewat laut melintasi selat ini. Akibatnya, harga minyak mentah dunia melonjak tajam. Harga minyak mentah Brent sempat menembus level psikologis di atas US$80 per barel, bahkan dibuka 13% lebih tinggi pada US$82,0 per barel pada perdagangan Asia. Analis RBC, Helima Croft, dan Barclays memperingatkan bahwa harga minyak bisa melonjak hingga lebih dari US$100 per barel jika konflik meluas.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa peningkatan ketegangan geopolitik global umumnya memicu pergeseran portofolio investor dari aset berisiko ke aset safe haven seperti dolar AS dan obligasi pemerintah AS. “Dampaknya bagi Indonesia umumnya muncul sebagai tekanan arus modal keluar, pelemahan rupiah, dan kenaikan imbal hasil surat berharga negara karena investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi,” kata Josua. Analis pasar modal Hendra Wardana juga mengingatkan risiko tertekannya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan potensi capital outflow dari pasar negara berkembang.
Menanti Data Inflasi dan Kebijakan Moneter BI
Di tengah tekanan eksternal, pasar juga menantikan rilis data ekonomi domestik, khususnya Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Februari 2026 yang akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini. Sebagai kilas balik, inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55% secara year-on-year (YoY), meningkat dari 2,92% pada Desember 2025 dan menjadi yang tertinggi sejak Mei 2023. Angka ini sedikit di atas rentang sasaran Bank Indonesia yang berada di level 2,5% ± 1%.
Kenaikan inflasi Januari utamanya disebabkan oleh low base effect akibat diskon tarif listrik yang diberikan pada awal tahun 2025. Namun, tekanan harga juga persisten pada kelompok makanan, kesehatan, dan restoran. Inflasi inti, yang mencerminkan daya beli masyarakat, juga naik ke 2,45%, tertinggi dalam sembilan bulan terakhir. Ekonom makroekonomi Teuku Riefky dari LPEM FEB UI memperkirakan inflasi bulanan Februari akan berada di kisaran 0,1% hingga 0,2% secara month-to-month (MoM), didorong oleh kenaikan harga bahan pangan seperti daging dan telur ayam menjelang bulan Ramadan. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan memprediksi tekanan inflasi ini bersifat temporer dan akan melandai pada Maret 2026.
Bank Indonesia sendiri telah memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75% pada Februari 2026, konsisten dengan fokus kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global dan memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2026-2027. BI juga terus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit ke sektor riil.
Proyeksi Ekonomi dan Indikator Positif
Meskipun diwarnai ketidakpastian global, beberapa indikator ekonomi domestik menunjukkan sinyal positif. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2026 naik ke level 53,8 dari 52,6 pada Januari 2026, menjadi yang tertinggi dalam hampir dua tahun. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan permintaan baru dan ekspor, menandakan ekspansi yang semakin solid di sektor manufaktur.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,33% pada 2026. Sementara itu, Permata Institute for Economic Research (PIER) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,1%–5,2% pada 2026, dengan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi sebagai penopang utama. Kementerian Keuangan bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada tahun 2026, didasari kinerja 2025 yang tumbuh 5,11%.
Namun, cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tercatat sebesar USD 154,6 miliar, turun dari USD 156,5 miliar pada akhir Desember 2025. Penurunan ini dikonfirmasi oleh BI sebagai dampak dari kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan demikian, pasar akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan data ekonomi yang akan datang untuk mengukur ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global.