Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan tekanan signifikan pada Selasa, 10 Maret 2026, dengan sempat menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Pergerakan ini mencatatkan rekor terendah baru dalam sejarah Indonesia, bahkan melampaui posisi terburuk saat krisis moneter 1998.
Meskipun pada penutupan perdagangan hari ini rupiah terpantau bergerak di kisaran Rp16.886 hingga Rp16.949 per dolar AS, volatilitas yang tinggi menandakan sentimen pasar yang masih sangat berhati-hati.
Faktor Eksternal Dominasi Pelemahan Rupiah
Sejumlah ekonom dan pengamat pasar uang sepakat bahwa pelemahan rupiah saat ini didominasi oleh faktor eksternal. Konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah, terutama antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi pemicu utama. Ketegangan ini memicu ketidakpastian global dan mendorong investor untuk beralih ke aset yang lebih aman, seperti dolar AS.
Lonjakan harga minyak dunia juga menjadi beban berat bagi mata uang Garuda. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh level di atas 100 dolar AS per barel, bahkan mencapai 117 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok di kisaran 70 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi membebani APBN dan memicu kekhawatiran inflasi global.
Selain itu, ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) juga turut menekan rupiah. Para pelaku pasar kini hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada tahun 2026, kemungkinan besar pada September, menurun dari perkiraan sebelumnya yang memprediksi dua kali pemangkasan. Hal ini memperkuat posisi dolar AS.
Respons Bank Indonesia dan Pemerintah
Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, “Kami akan terus berada di pasar untuk melakukan intervensi ganda, baik di pasar spot maupun DNDF, guna memastikan stabilitas rupiah.” BI juga melakukan intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2026, BI memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5% ±1%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan optimisme terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, meskipun mengakui adanya tekanan eksternal. “Kami terus memantau dan berkoordinasi dengan BI untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional,” ujarnya. Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis narasi krisis dan menyebut pelemahan rupiah hingga Rp17.000 dipicu oleh sentimen negatif dari “narasi resesi yang menyesatkan.”
Fundamental Ekonomi Indonesia Diklaim Tetap Kuat
Meskipun rupiah tertekan, sejumlah pihak menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid. Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menuturkan, pelemahan rupiah saat ini lebih merupakan dampak dari global shock yang dialami banyak negara, dan pelemahannya masih relatif moderat dibandingkan mata uang Asia lainnya.
Bank Indonesia juga memandang nilai tukar rupiah saat ini dinilai undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tercermin dari imbal hasil menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tercatat kuat di level US$154,6 miliar, yang dinilai cukup untuk menopang stabilitas eksternal.
Namun, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengingatkan bahwa ruang penguatan rupiah masih sempit karena tingginya sensitivitas pasar terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak. Ia memprediksi rupiah masih cenderung bergerak dalam tekanan, dengan level Rp17.000 per dolar AS menjadi ambang batas krusial jika sentimen global belum membaik.