Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menutup pekan terakhir bulan ini dengan depresiasi. Pada Jumat, 27 Februari 2026, mata uang Garuda tercatat melemah di tengah sentimen global yang memanas, terutama terkait ketegangan geopolitik dan ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp16.787 per dolar AS. Angka ini menunjukkan penurunan 28 poin atau setara 0,17 persen dibandingkan posisi penutupan hari sebelumnya di Rp16.759 per dolar AS. Sementara itu, data Yahoo Finance juga mencatat pelemahan rupiah ke Rp16.765 per dolar AS, turun 12 poin atau 0,07 persen. Di pasar referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), rupiah berada di level Rp16.779 per dolar AS, melemah 21 poin dari perdagangan sebelumnya.
Faktor Penekan Rupiah: Geopolitik dan Kebijakan Moneter Global
Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mengungkapkan bahwa pergerakan kurs rupiah hari ini sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap ketegangan geopolitik. Konflik terkait Iran menjadi pendorong utama pelemahan ini, menyusul pengerahan lebih banyak kapal perang AS ke Timur Tengah dan ancaman tindakan militer jika Teheran tidak menerima kesepakatan nuklir. Meskipun pembicaraan AS-Iran berakhir tanpa kesepakatan yang jelas pada Kamis, kedua pihak mengisyaratkan negosiasi akan segera dilanjutkan.
Selain itu, ketidakpastian atas perekonomian AS juga menjadi faktor penting. Pasar sedang mengevaluasi kembali jalur kebijakan moneter The Fed karena para pembuat kebijakan masih khawatir tentang inflasi yang tinggi. Mayoritas pasar memperkirakan bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan Maret dan April. Data manufaktur dan ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari ekspektasi juga mendorong penguatan dolar secara global, yang pada gilirannya menekan mata uang negara berkembang seperti rupiah.
Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan sebagian besar tarif perdagangan Presiden Donald Trump juga menambah ketidakpastian. Departemen Perdagangan AS bahkan mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan atas sel dan panel surya dari India, Indonesia, dan Laos, sebagai upaya melawan subsidi industri di negara-negara tersebut. Pengenaan bea masuk global baru hingga 15 persen ini menambah volatilitas prospek perdagangan global.
Intervensi Bank Indonesia dan Prospek ke Depan
Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan bahwa rupiah saat ini masih berada dalam kondisi undervalued dan BI akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Februari 2026, BI memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen. Keputusan ini diambil sebagai langkah penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
BI juga memperkuat strategi operasi moneter pro-pasar untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing, serta mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter. Hingga 18 Februari 2026, BI mencatatkan total pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp39,92 triliun, di mana Rp20,23 triliun dilakukan di pasar sekunder. Selain itu, BI akan membeli SBN pemerintah yang jatuh tempo pada 2026 senilai Rp173,4 triliun melalui mekanisme bilateral debt switch dengan pemerintah.
Meskipun demikian, rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang Rp16.700 hingga Rp16.800 per dolar AS. Beberapa ekonom memproyeksikan pergerakan rupiah akan fluktuatif sepanjang 2026, dengan rentang antara Rp16.200 hingga Rp17.200 per dolar AS. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan rupiah berpeluang menguat mendekati asumsi APBN di kisaran Rp16.500 per dolar AS pada akhir tahun, jika tekanan global mereda dan ekonomi domestik berjalan sesuai rencana pemerintah.
Dari sisi fiskal, defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen terhadap PDB, melebihi target, menjadi perhatian investor global karena berpotensi meningkatkan biaya penerbitan obligasi pemerintah. Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berhasil menerbitkan global bonds senilai US$2,7 miliar (sekitar Rp45,34 triliun) pada awal Januari 2026, dengan permintaan yang kuat dari investor global. Ini menunjukkan minat investor yang masih cukup tinggi terhadap SBN Indonesia.