Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang (UU) Migas. Desakan ini disampaikan di tengah kekhawatiran munculnya ‘mafia migas’ yang diduga menghambat proses legislasi tersebut.
Kekhawatiran Mafia Migas
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026), Bambang Haryadi mengaitkan lambatnya revisi UU Migas dengan target swasembada energi yang dicanangkan Bahlil. Ia secara terbuka menyampaikan dugaan adanya pihak yang diuntungkan oleh kekosongan hukum pasca-pembatalan beberapa pasal UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012.
“Jadi harapan kita mari kita sama-sama bersama Kementerian ESDM, kita selesaikan revisi Undang-Undang Migas dalam waktu cepat. Bahkan kami sempat dituduh, Pak Menteri, jangan-jangan ada mafia. Kok revisi Undang-Undang Migas itu bolak-balik,” ujar Bambang Haryadi.
Ia menambahkan, kekosongan hukum tersebut, terutama terkait eksistensi BP Migas dan amanat pengelolaan sumber daya migas oleh negara, diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Bambang menegaskan keyakinannya akan komitmen ‘merah putih’ Bahlil dan berharap agar proses revisi ini tidak menimbulkan praduga negatif terkait permainan mafia migas.
“Dari 2012 dibatalkan sampai 2026, belum ada perubahan. Nah, ini kita pertanyaannya jangan sampai kita semua, saya yakin Pak Menteri komitmennya merah putih, kan, kita semua merah putih, jangan sampai hambatan revisi Undang-Undang Migas sampai menimbulkan praduga-praduga ada permainan mafia migas lah, kan? Nah, ini kita harus selesaikan, harus tuntaskan,” tegas Bambang.
Perbandingan dengan Petronas dan Target Lifting Migas
Bambang Haryadi juga menyinggung momen Presiden Prabowo Subianto menerima helm Petronas saat kunjungan ke Malaysia. Ia mengungkapkan keprihatinan melihat perusahaan minyak negara tetangga yang kini mendunia, padahal dulunya belajar dari Pertamina Indonesia.
“Saya sendiri saja sebagai kader cukup prihatin ketika Bapak Presiden ke Malaysia dikasih helm Petronas. Padahal saya tahu Pak Prabowo itu bukan pembalap, tapi kenapa dikasih helm Petronas? Apakah ini sebuah sindiran kepada kita bahwa dulu Petronas belajarnya ke Pertamina, sekarang Petronas mendunia. Itu kami sebagai kadernya kami merasa agak bingung juga,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini berpendapat bahwa penyelesaian RUU Migas sangat krusial untuk mencapai swasembada energi, khususnya dalam hal peningkatan target lifting migas.
“Jadi prinsip kami, fraksi kami berharap bahwa kita untuk mencapai swasembada BBM ini kan, kalau energi mungkin kita ada energi baru terbarukan. Kalau BBM kita lifting yang harus kita naikkan,” jelas Bambang.
Sinkronisasi Data Lifting Migas
Lebih lanjut, Bambang mengingatkan pentingnya sinkronisasi data terkait lifting migas antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Ia menyoroti adanya potensi perbedaan perhitungan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian.
“Dan saya berharap capaian yang kita… eh, sampaikan apresiasi mencapai sesuai target APBN. Namun, kita juga harus waspada karena kami juga mendengar perhitungan Kemenkeu tidak sama, kan? Mudah-mudahan Kemenkeu bisa sinkron. Jangan sampai kita hitung 605, Kemenkeu-nya hitungnya lain,” pungkasnya.