Pasar keuangan Amerika Serikat menunjukkan reaksi beragam pada Jumat, 20 Februari 2026, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif luas yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Saham-saham utama di Wall Street melonjak, sementara pasar obligasi dan nilai tukar dolar AS justru menunjukkan pelemahan. Keputusan pengadilan ini menghapus ketidakpastian signifikan yang telah membayangi ekonomi global sejak tarif tersebut pertama kali diperkenalkan pada April 2025.
Mahkamah Agung AS, dengan suara 6 banding 3, memutuskan bahwa Presiden Trump telah melampaui wewenangnya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif secara luas. Putusan ini secara efektif membatalkan tarif yang mencakup berbagai produk impor dari negara-negara mitra dagang utama seperti Kanada, Meksiko, Tiongkok, dan Uni Eropa.
Indeks saham utama AS segera merespons positif. Indeks S&P 500 naik 0,7%, mencatatkan minggu terbaiknya sejak 9 Januari, sementara Dow Jones Industrial Average menguat 230 poin atau 0,5%. Nasdaq Composite juga tidak ketinggalan, melonjak 0,9%. Kenaikan ini juga terasa di pasar global, dengan indeks STOXX 600 Eropa mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dan mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal Januari. Indeks saham pasar berkembang juga naik 0,32%.
Sebaliknya, pasar obligasi AS mengalami pelemahan, yang tercermin dari kenaikan imbal hasil Treasury. Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun naik dua basis poin menjadi 4,08%. Dolar AS juga tergelincir 0,2% terhadap mata uang utama lainnya. Para analis mengaitkan reaksi pasar ini dengan keyakinan bahwa pembatalan tarif akan mengurangi tekanan pada keuangan pemerintah dan berpotensi menguntungkan laba perusahaan, meskipun ada kekhawatiran tentang potensi kekurangan anggaran yang dapat menekan dolar dan obligasi.
Presiden Trump sendiri merespons putusan tersebut dengan kemarahan, menyatakan ketidaksetujuannya dan bersumpah untuk memberlakukan tarif global baru sebesar 10% melalui jalur lain. Ia mengklaim tidak perlu melibatkan Kongres karena otoritas yang dicarinya sudah disetujui, dan menyebut bahwa negara-negara lain yang “menari kegirangan” atas putusan ini “tidak akan menari lama.” Trump mengisyaratkan akan menggunakan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 Bagian 122, yang memungkinkan tarif sementara hingga 15% selama maksimal 150 hari, atau melalui Bagian 232, 201, 301, dan 330.
Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder, menyatakan, “Ada keyakinan bahwa tarif sebenarnya telah merugikan ekonomi, dan mungkin kita melihatnya dalam angka PDB yang lemah yang kita dapatkan hari ini.” Ia menambahkan bahwa pembatalan tarif akan menguntungkan laba bersih perusahaan. Dominic Pappalardo, kepala strategi multi-aset untuk Morningstar Wealth, menyebut keputusan ini sebagai “langkah kecil namun disambut baik menuju stabilitas” yang dapat menghilangkan ketidakpastian dalam perencanaan investasi. Namun, beberapa analis, seperti Jeff Buchbinder dari LPL Financial, memperkirakan kenaikan pasar akan bersifat singkat karena administrasi Trump kemungkinan akan mencari dasar hukum lain untuk memberlakukan tarif pengganti.
Putusan Mahkamah Agung ini datang di tengah laporan ekonomi yang kurang menggembirakan, termasuk pertumbuhan PDB kuartal keempat 2025 yang melambat tajam menjadi 1,4% (jauh di bawah perkiraan 2,5%) dan data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Kebijakan tarif Trump yang dimulai pada April 2025, dengan tarif dasar 10% pada hampir semua impor dan tarif lebih tinggi pada beberapa mitra dagang, sebelumnya telah memicu penurunan pasar saham yang signifikan dan diperkirakan telah menaikkan $194,8 miliar pendapatan bea cukai pada tahun 2025. Namun, konsumen AS juga menghadapi kerugian daya beli rata-rata $3.800 per rumah tangga akibat tarif tersebut. Ribuan perusahaan dan importir kini diperkirakan akan berjuang untuk mendapatkan kembali sekitar $170 miliar tarif yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah AS. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Scott Bessent memperkirakan pendapatan dari tarif akan “hampir tidak berubah” pada tahun 2026 karena pemerintah akan menggunakan mekanisme lain untuk menggantikan langkah-langkah yang dibatalkan.