Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, kembali menjadi sorotan utama dunia. Selat ini merupakan urat nadi vital bagi perdagangan energi global, dengan sekitar seperlima pasokan minyak mentah dunia dan sebagian besar gas alam cair (LNG) melintasinya setiap hari.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama pasca-kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, telah memicu kekhawatiran serius akan stabilitas pasokan energi global. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan telah menutup Selat Hormuz pada Sabtu (28/2/2026) sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
Ancaman Penutupan dan Dampak Global
Penutupan Selat Hormuz bukanlah ancaman baru dari Iran. Negara ini secara historis menggunakan potensi penutupan selat sebagai alat tawar politik di tengah tekanan internasional, terutama terkait sanksi dan program nuklirnya. Namun, insiden yang menargetkan pimpinan tertinggi Iran kali ini berpotensi mengubah pendekatan Teheran menjadi tindakan yang lebih berdampak pada ekonomi global.
Dampak penutupan Selat Hormuz akan sangat masif. Para analis pasar energi, termasuk dari lembaga analisis pelayaran energi Kpler, memperingatkan bahwa gangguan serius dapat mendorong harga minyak melonjak hingga kisaran US$120 hingga US$150 per barel. Lonjakan ini tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya pasokan fisik, tetapi juga oleh meningkatnya premi risiko di pasar, yang menyebabkan biaya asuransi kapal tanker melonjak dan pengiriman tertunda.
Kenaikan harga minyak akan memicu inflasi global yang sulit dikendalikan, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Asia, yang menyerap sekitar 83% minyak mentah dan kondensat yang melewati Selat Hormuz pada tahun 2022, akan menjadi yang paling terdampak.
Implikasi bagi Energi Migas Indonesia
Indonesia, sebagai negara net importir minyak, sangat rentan terhadap gejolak di Selat Hormuz. Konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) jauh melampaui kapasitas lifting domestik yang hanya sekitar 605 ribu bph, menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Ketergantungan impor ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti bahwa cadangan ketahanan energi Indonesia saat ini hanya cukup untuk 21 hari. Jika pasokan dari Timur Tengah terganggu, keterlambatan pengiriman selama 17 hingga 20 hari dapat melumpuhkan pasokan energi nasional. Kenaikan harga minyak dunia akan secara langsung membebani anggaran negara melalui pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta memicu inflasi.
Strategi Ketahanan Energi Nasional
Menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat strategi ketahanan energi nasional. Beberapa langkah krusial meliputi peningkatan cadangan operasional BBM, memaksimalkan pemanfaatan energi domestik seperti batu bara dan gas, serta mengamankan kontrak LNG jangka panjang.
Pemerintah juga didorong untuk membentuk Satuan Tugas Guncangan Pasokan Energi (Energy Supply Shock Task Force) yang melibatkan kementerian terkait dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memantau risiko logistik energi global secara real-time dan memastikan stabilitas pasokan energi domestik bagi sektor industri strategis. Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam penyediaan fasilitas penyimpanan BBM tambahan, dukungan logistik distribusi energi, dan percepatan investasi infrastruktur.
Di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, ketahanan energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi kedaulatan bangsa. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal akan sangat menentukan stabilitas ekonomi dan sosial di masa mendatang.