Banten – Aktivis antikorupsi, Ade Irawan, memberikan penilaian terhadap kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, selama satu tahun menjabat. Ade menyoroti responsivitas Andra Soni terhadap keluhan masyarakat sebagai poin utama yang dinilai positif dalam melayani publik. Menurutnya, sikap ini dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Responsivitas Gubernur Dinilai Kunci Akselerasi Visi Daerah
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ujar Ade Irawan, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026). Ade menilai, sikap tersebut mampu membangun jembatan komunikasi yang efektif antara gubernur dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan riil warga diharapkan dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
Selanjutnya, gubernur dan jajarannya diharapkan mampu memetakan kebijakan yang menjadi kebutuhan mendesak warga agar dampaknya langsung terasa. Hal ini penting demi akselerasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Program Sekolah Gratis Jadi Pembeda
Ade juga menyoroti program prioritas Gubernur Andra Soni, khususnya program Sekolah Gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta. Ia menyebut program ini menjadi pembeda dibandingkan kepala daerah lain. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga tengah menggodok pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Namun demikian, Ade menekankan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM). “Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, program sekolah gratis perlu diikuti dengan pemerataan kualitas siswa, guru, hingga sarana penunjang pembangunan manusia. Pemprov Banten diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas tenaga pendidik. Guru-guru di sekolah swasta perlu mendapatkan pelatihan, workshop, serta akses pengembangan kapasitas.
“Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” tambah Ade.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pencegahan Korupsi
Di sisi lain, Ade mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam pencegahan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), penguatan tata kelola harus terus dilakukan.
“Makanya, Andra Soni diharapkan mampu melakukan fokus tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga, Andra Soni bukan hanya terlihat oleh masyarakat sebagai kepala daerah yang dekat tapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, hal ini penting mengingat rekam jejak Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi, agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama.