S&P Global Ratings kembali melayangkan peringatan mengenai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait lonjakan biaya pembayaran utang. Peringatan ini berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit sovereign Indonesia, bahkan dapat memicu tindakan peringkat negatif di masa mendatang. Sentimen negatif ini segera tercermin di pasar modal, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali bergerak di zona merah.
Analis sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin, menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah yang “sangat mungkin” telah melampaui ambang batas krusial 15% pada tahun 2025 lalu. Jika rasio ini terus bertahan di atas ambang batas tersebut secara berkelanjutan, S&P tidak akan segan untuk memberikan pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia. Saat ini, S&P masih mempertahankan peringkat kredit jangka panjang Indonesia di level ‘BBB’ dan jangka pendek ‘A-2’ dengan prospek stabil.
Rain Yin menambahkan bahwa ada dua aspek utama yang dipantau secara cermat oleh S&P. “Dua hal yang kami pantau sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah, apakah tetap ditopang aturan fiskal yang mapan, serta perkembangan penerimaan negara,” ujarnya, seperti dikutip dari Bloomberg. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan defisit fiskal Indonesia pada tahun 2025 yang mencapai 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari ekspektasi akibat lemahnya penerimaan negara. Angka ini mendekati batas maksimal 3% PDB yang ditetapkan dalam undang-undang disiplin fiskal Indonesia.
Peringatan dari S&P ini menambah daftar kekhawatiran yang telah mengguncang pasar keuangan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, pada awal Februari 2026, Moody’s Ratings telah mengubah outlook peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyoroti melemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dengan program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis. Selain itu, MSCI Inc. juga sempat membekukan indeks untuk sementara dan mengancam akan menurunkan status bursa Indonesia dari emerging market ke frontier market, yang sempat membuat pasar saham Indonesia ambruk.
Dampak dari berbagai sentimen negatif ini terlihat jelas pada pergerakan IHSG. Pada Kamis, 29 Januari 2026, IHSG ditutup melemah 1,06% ke level 8.232,20, bahkan sempat jatuh 8% di sesi pagi yang memicu trading halt kedua di bulan Januari. Kemudian, pada Kamis, 26 Februari 2026, IHSG kembali ditutup di zona merah, kehilangan 1,04% dan berada di posisi 8.235,26. Direktur Pelaksana sekaligus pemimpin peringkat sovereign Asia Pasifik S&P, Kim Eng Tan, menjelaskan bahwa “perubahan bobot indeks atau reklasifikasi dapat meningkatkan tekanan harga dan memicu pembalikan arus modal asing dari pasar saham Indonesia.” Pelemahan juga terjadi pada nilai tukar rupiah yang ditutup di level Rp 16.876 per dolar AS pada 6 Februari 2026.
Menanggapi tekanan ini, pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah reformasi dan menyatakan bahwa perekonomian mulai menunjukkan penguatan. Kementerian Keuangan melaporkan defisit anggaran sebesar Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari PDB pada Januari 2026. Angka ini disebabkan oleh lonjakan belanja pemerintah sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena biaya program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp 19,5 triliun di bulan Januari 2026, jauh meningkat dari Rp 45,2 miliar pada Januari 2025. Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal, dengan menyatakan “Batas Defisit APBN 3 Persen Harga Mati.”