Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok pada perdagangan Kamis, 26 Februari 2026, melanjutkan tren pelemahan yang signifikan. Pada Sesi II, indeks komposit anjlok 1,48% ke level 8.198, menjadikannya bursa saham terlemah kedua di Asia pada hari tersebut.
Pelemahan ini dipicu oleh tekanan jual pada saham-saham sektor transportasi, konsumen non-primer, dan barang baku. Sebelumnya, pada Sesi I, IHSG juga telah ditutup di zona merah, melemah 0,81% ke level 8.255. Meskipun sempat dibuka menguat 0,35% di awal perdagangan, indeks acuan Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut tak mampu bertahan di zona hijau dan akhirnya terpangkas 0,41% ke 8.288,25 pada sejam awal perdagangan.
Pergerakan pasar yang volatil ini terjadi di tengah sorotan berkelanjutan dari lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, terkait tekanan fiskal yang berpotensi memengaruhi profil kredit Indonesia. S&P Global Ratings sendiri pada 29/30 Juli 2025 telah mengafirmasi peringkat kredit jangka panjang Indonesia di level ‘BBB’ dan jangka pendek ‘A-2’ dengan prospek stabil. Afirmasi ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap disiplin fiskal dan prospek ekonomi Indonesia yang positif, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian eksternal yang meningkat.
Namun, S&P juga memberikan peringatan bahwa peringkat kedaulatan Indonesia sangat sensitif terhadap kinerja fiskal dan stabilitas eksternal. Analis S&P menyatakan, “Deteriorasi lebih lanjut yang berasal dari volatilitas pasar saham dapat meningkatkan kemungkinan tindakan peringkat negatif.” Mereka menambahkan bahwa kerusakan kepercayaan investor dapat dipulihkan, tetapi kegagalan untuk melakukannya akan memberikan pukulan yang lebih serius terhadap kepercayaan investor daripada sekadar reklasifikasi MSCI.
Sebelum penurunan pada Kamis, IHSG sempat menunjukkan penguatan pada Rabu, 25 Februari 2026, dengan melesat 0,50% atau naik 41,39 poin ke posisi 8.322,23. Pada hari itu, investor asing juga tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp2,74 triliun, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp14.940 triliun.
Di sisi lain, lembaga pemeringkat Moody’s Ratings pada 25 Februari 2026 menetapkan peringkat Baa2 untuk obligasi global Pemerintah Indonesia, menggarisbawahi ketahanan ekonomi yang didukung oleh kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan. Meskipun demikian, Moody’s sebelumnya telah memangkas prospek (outlook) Indonesia menjadi negatif dari stabil, dengan alasan berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan. Sementara itu, Fitch Ratings terakhir kali mengumumkan penilaiannya pada 11 Maret 2025 dengan peringkat BBB dan prospek stabil. Isu transparansi yang disoroti oleh penyedia indeks MSCI pada Januari 2026 juga sempat memicu gejolak pasar dan mendorong Indonesia untuk mengumumkan proposal reformasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik afirmasi S&P pada Juli 2025, menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan, dan memperluas inklusi keuangan. OJK juga menekankan bahwa reformasi struktural yang berkelanjutan sangat penting untuk menarik aliran investasi yang besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah Indonesia, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, berencana untuk melanjutkan skema pengalihan utang sebesar Rp173,4 triliun pada tahun 2026 melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dan swap utang bilateral. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pengelolaan utang dan anggaran negara (APBN). Pemerintah menargetkan defisit fiskal sebesar 2,68% dari PDB pada tahun 2026. S&P sendiri memproyeksikan defisit fiskal Indonesia akan tetap di bawah 3% dari PDB selama tiga tahun ke depan.
Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diprediksi berada di kisaran 4,9%–5,7% secara tahunan, dengan potensi pertumbuhan pada kuartal I-2026 mencapai 5,5%–6%. Pertumbuhan ini diperkirakan akan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah juga diharapkan dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, S&P mencatat bahwa basis pendapatan Indonesia yang sempit masih menjadi kendala dalam peringkat kredit.