Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Minggu (1/3/2026) malam waktu setempat mengumumkan bahwa Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan sejumlah pangkalan militernya. Izin ini diberikan dengan tujuan spesifik untuk menghancurkan rudal Iran yang dinilai mengancam sekutu Inggris di kawasan Teluk.
Keputusan tersebut menandai perubahan signifikan dalam sikap London, yang sebelumnya dilaporkan menolak permintaan serupa dari Washington. Starmer menegaskan langkah ini sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026) dan balasan rudal dari Teheran.
Alasan di Balik Keputusan Inggris
Dalam pernyataan resmi yang diunggah di akun X, Starmer menjelaskan urgensi tindakan tersebut. “Satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman tersebut adalah dengan menghancurkan rudal-rudal tersebut di sumbernya, di depot penyimpanan atau peluncur yang digunakan untuk menembakkannya,” ujarnya, dikutip dari Politico EU.
Perdana Menteri menambahkan bahwa AS telah mengajukan permintaan izin untuk menggunakan pangkalan-pangkalan Inggris untuk tujuan pertahanan yang spesifik dan terbatas. “Kami telah mengambil keputusan untuk menerima permintaan ini,” kata Starmer. Ia menekankan bahwa izin tersebut bertujuan mencegah Iran menembakkan rudal di seluruh wilayah, yang berpotensi membahayakan warga sipil, termasuk sekitar 200.000 warga negara Inggris di kawasan tersebut, serta personel angkatan bersenjata Inggris dan sekutu di Teluk.
Eskalasi Konflik di Timur Tengah
Pengumuman Starmer datang di tengah situasi yang sangat volatil. Pada Sabtu (28/2/2026), AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah kota di Iran, termasuk Teheran, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone skala besar ke pangkalan militer AS di negara-negara Teluk serta wilayah Israel.
Sebelumnya, pada Sabtu pagi (28/2/2026), Starmer telah memimpin rapat komite darurat pemerintah. Juru bicara pemerintah Inggris saat itu menyatakan, “Kami tidak ingin melihat eskalasi lebih lanjut ke dalam konflik regional yang lebih luas.” Inggris juga telah mengerahkan pesawat militer di Timur Tengah sebagai bagian dari operasi pertahanan untuk melindungi warga negara dan kepentingannya, namun menegaskan tidak terlibat dalam operasi militer ofensif AS dan Israel.
Perubahan Sikap dan Kritik Sebelumnya
Keputusan Inggris ini kontras dengan laporan yang muncul sekitar 20-21 Februari 2026, di mana pemerintah Inggris dilaporkan menolak permintaan AS untuk menggunakan pangkalan militernya, seperti RAF Fairford di Gloucestershire dan Diego Garcia di Samudra Hindia, untuk menyerang Iran. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran bahwa keterlibatan tanpa dasar hukum yang jelas dapat melanggar hukum internasional.
Mantan Presiden AS Donald Trump bahkan sempat mengkritik penolakan Inggris tersebut, mengaitkannya dengan kesepakatan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan Wilayah Samudra Hindia Britania kepada Mauritius. Namun, dengan eskalasi terbaru, sikap London kini bergeser untuk mendukung tindakan militer AS secara langsung.
Reaksi Internasional
Eskalasi konflik ini telah memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Rusia mengecam serangan AS-Israel ke Iran, menyebutnya sebagai “agresi bersenjata yang direncanakan dan tidak beralasan”. Sementara itu, Uni Eropa, melalui kepala kebijakan luar negerinya Kaja Kallas, menyerukan deeskalasi dan berkoordinasi dengan mitra Arab untuk menjajaki jalur diplomatik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mendesak penghentian permusuhan dan deeskalasi segera, memperingatkan bahwa serangan lebih lanjut hanya akan mengakibatkan kematian dan penderitaan manusia.