Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan paling keras datang dari kalangan Generasi Z.
Mayoritas Publik Menolak
Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, dengan margin of error plus minus 2,9 persen. Survei ini dilaksanakan pada 10-19 Oktober 2025 dan diperkaya dengan riset kualitatif.
Pertanyaan kunci yang diajukan kepada responden adalah, ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya menunjukkan angka signifikan: 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali, sementara 28,6 persen menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” ujar Adrian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Adrian menambahkan bahwa penolakan ini merata di berbagai segmen masyarakat, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan.
“Mereka yang tinggal di pedesaan menolak, secara mayoritas terhadap pilkada DPRD maupun yang ada di perkotaan menolak pilkada DPRD,” katanya.
Generasi Z Paling Keras Menolak
Penolakan terhadap pilkada melalui DPRD ini utamanya disuarakan oleh Generasi Z, yaitu kelompok usia di bawah 27 tahun. Adrian memaparkan rincian penolakan berdasarkan generasi:
- Generasi Z (basis 11,5%): 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 84,0% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
- Milenial (basis 35,3%): 19,4% sangat setuju/cukup setuju; 71,4% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 9,2% tidak tahu/tidak jawab.
- Generasi X (basis 35,0%): 37,5% sangat setuju/cukup setuju; 60,0% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 2,5% tidak tahu/tidak jawab.
- Baby Boomer (basis 18,2%): 36,4% sangat setuju/cukup setuju; 63,0% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” tegas Adrian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Turut Menolak
Hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas pemilih partai politik menolak usulan pilkada DPRD. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), disusul PKB (67,5%), Golkar (58,3%), dan PDIP (56,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” ungkap Adrian.
Demikian pula pada segmen pemilih calon presiden (capres). Pemilih Anies Baswedan yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali mencapai 60,9 persen. Angka ini lebih tinggi pada pemilih Ganjar Pranowo (77,5%) dan pemilih Prabowo Subianto (67,1%).
LSI Denny JA juga mencatat bahwa baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas menolak usulan pilkada melalui DPRD.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkasnya.
