Amerika Serikat (AS) secara resmi memberlakukan bea masuk antisubsidi atau countervailing duties (CVD) sementara terhadap produk panel surya asal Indonesia, dengan tarif yang mencapai hingga 143,30 persen. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Departemen Perdagangan AS (USDOC) pada Selasa, 24 Februari 2026, memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri energi terbarukan nasional dan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah pembelaan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan pada Juli 2026 mendatang. “Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan,” ujar Budi, Jumat (27/2/2026).
Detail Pengenaan Tarif dan Objek Penyelidikan
Bea masuk imbalan sementara (BMIS) ini dikenakan pada produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules, yang diimpor dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Untuk produsen Indonesia, tarif individual yang ditetapkan bervariasi. PT Blue Sky Solar Indonesia dikenakan tarif tertinggi sebesar 143,30 persen, sementara PT REC Solar Energy Indonesia menghadapi tarif 85,99 persen. Bagi eksportir lainnya, tarif umum sebesar 104,38 persen berlaku.
Penyelidikan antisubsidi ini dipicu oleh dugaan AS bahwa produsen panel surya di Indonesia, India, dan Laos menerima subsidi pemerintah yang tidak adil, sehingga merugikan industri manufaktur surya domestik AS. Keputusan final atas penyelidikan ini dijadwalkan akan terbit pada 6 Juli 2026.
Respons Pemerintah Indonesia: Transparansi Data dan Penelusuran Transshipment
Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan bahwa pemerintah telah bersikap kooperatif dan transparan sejak kasus ini bergulir pada Agustus 2025, dengan menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu kepada otoritas AS. Budi juga menyoroti bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang turut terdampak, seperti Malaysia (14-168%), Vietnam (68-542%), Thailand (99-263%), dan Kamboja (>3400%).
Di sisi lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut pengenaan tarif ini. Yuliot menduga bahwa tidak semua produk panel surya Indonesia seharusnya dikenakan CVD setinggi itu, dan sebagian mungkin merupakan praktik transshipment, di mana produk hanya dilabeli di Indonesia tanpa melalui proses manufaktur penuh. “Saya juga sudah melakukan pengecekan untuk yang kena tarif tidak sesuai dengan ketentuan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ya ternyata itu hanya transshipment itu labeling di Indonesia,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (27/2/2026).
Untuk menindaklanjuti hal ini, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM akan meneliti kembali seluruh industri panel surya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membedakan perusahaan yang hanya melakukan pelabelan atau transshipment dengan perusahaan yang benar-benar melakukan manufaktur penuh di dalam negeri. Pemerintah akan berupaya agar tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam ART, dengan target maksimal 15 persen.
Dampak dan Kekhawatiran Industri
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, menilai keputusan CVD oleh AS ini akan berdampak besar terhadap daya saing industri energi surya nasional, khususnya bagi produsen yang mengekspor modul panel surya ke AS. AESI tengah melakukan kajian mendalam mengenai dampak ini dan akan segera menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Lembaga riset Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES) melalui ketuanya, Surya Darma, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme agresif yang kontradiktif dengan komitmen global penurunan emisi karbon. ICRES memperingatkan bahwa tarif tinggi ini dapat mempersempit akses terhadap teknologi hijau yang terjangkau, menghambat transisi energi global, dan berisiko menyebabkan kelebihan kapasitas produksi di pabrik-pabrik panel surya di Indonesia, seperti di Kendal dan Batam. Selain itu, sentimen investor global juga diperkirakan melemah akibat terbatasnya akses pasar utama.
Penyelidikan AS juga mencakup verifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas Batam yang dianggap sebagai bentuk subsidi, serta dugaan subsidi transnasional pada bahan baku impor asal Tiongkok. Tahap lanjutan penyelidikan, termasuk verifikasi lapangan oleh otoritas AS, dijadwalkan berlangsung pada April 2026.