PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan komitmennya untuk menjaga keselamatan seluruh pekerja dan kru kapal yang beroperasi di kawasan Timur Tengah, menyusul eskalasi konflik yang semakin memanas di wilayah tersebut. Perusahaan pelayaran subholding Pertamina ini terus melakukan pemantauan intensif terhadap situasi keamanan, terutama di Dubai tempat kantor cabangnya berada.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, memastikan bahwa 30 pekerja beserta keluarga mereka yang berada di kantor PIS Middle East (PIS ME) di Dubai saat ini dalam kondisi aman. “Kondisi para pekerja dan keluarga PIS Middle East saat ini dipastikan dalam kondisi aman, dan perusahaan terus memantau situasi di Dubai,” ujar Vega Pita dalam keterangan pers, Minggu (1/3/2026).
Eskalasi ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang kemudian dibalas oleh Teheran dengan menargetkan Israel dan pangkalan militer AS. Situasi ini diperparah dengan laporan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Sabtu malam. Selain itu, kelompok bersenjata Houthi di Yaman juga secara resmi menyatakan bergabung dengan Iran dalam konfrontasi melawan Israel dan Amerika Serikat, serta memperingatkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan kedua negara tersebut agar tidak melintasi perairan Yaman.
Menyikapi kondisi tersebut, PIS telah menginstruksikan para pekerjanya untuk mematuhi imbauan dari Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sana. Imbauan tersebut meliputi peningkatan kewaspadaan, lapor diri, serta menghubungi saluran siaga KBRI atau KJRI jika terjadi situasi darurat. Langkah ini sejalan dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani PIS dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 16 September 2025, guna meningkatkan perlindungan dan penanganan kedaruratan bagi personel perusahaan di luar negeri.
PIS juga melaporkan bahwa empat kapalnya saat ini berada di area Timur Tengah. Keempat kapal tersebut adalah Gamsunoro di Khor al Zubair, Irak; Pertamina Pride yang tengah melakukan proses loading di Ras Tanura; PIS Rinjani yang berlabuh di Khor Fakkan; dan PIS Paragon di Oman. Tim armada PIS tengah berupaya agar dua kapal, Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat segera keluar dari area Teluk yang berpotensi menjadi zona konflik.
Fokus utama perusahaan saat ini adalah memastikan keselamatan pekerja, kru kapal, dan keamanan operasional armada di jalur-jalur strategis. PIS proaktif berkoordinasi dengan pihak pengelola kapal (Ship Management) dan otoritas maritim setempat untuk meningkatkan kewaspadaan. Perusahaan juga menjalin komunikasi intensif dan mematuhi arahan dari Kementerian Luar Negeri, KBRI Abu Dhabi, dan KJRI Dubai. Untuk mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok, PIS telah memperkuat protokol keselamatan dan menyusun skenario jalur alternatif untuk pengangkutan energi, dengan pengawasan intensif pada setiap pergerakan kapal tanker di kawasan rawan konflik seperti Terusan Suez, Teluk Arab, dan Selat Hormuz.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menunda perjalanan ke Timur Tengah hingga situasi lebih kondusif. KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai telah menetapkan status siaga III (level terendah) sejak 28 Februari 2026, menyusul eskalasi militer di kawasan tersebut, dan meminta WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan otoritas setempat. Organisasi seperti Migrant CARE dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan rencana kontinjensi dan membuka kanal pengaduan bagi ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah tersebut, mengingat kondisi penuh ketidakpastian dan rasa ketakutan yang mereka alami.
Kekhawatiran keamanan global semakin meningkat dengan laporan ledakan keras di Riyadh, Arab Saudi, dan Doha, Qatar, pada Minggu (1/3/2026) pagi, yang memicu spekulasi mengenai stabilitas keamanan di kawasan Teluk. Konflik di Laut Merah juga telah berdampak signifikan pada pelayaran global, menyebabkan peningkatan biaya logistik hingga 40-100 persen dan pengalihan rute kapal untuk menghindari zona berbahaya.