Pemerintah Tiongkok mengambil langkah signifikan untuk mempercepat laju transformasi digital dalam industri pelayarannya. Serangkaian reformasi regulasi terbaru, termasuk pelonggaran aturan aliran data lintas batas dan pengesahan Undang-Undang Maritim yang diperbarui, diharapkan dapat mengatasi hambatan teknologi dan mendorong efisiensi di sektor maritim raksasa tersebut.
Dorongan digitalisasi di Tiongkok mencakup pemanfaatan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), data besar, dan jaringan 5G untuk meningkatkan operasional pelabuhan dan logistik. Namun, upaya ini sebelumnya menghadapi tantangan signifikan, terutama dari kerangka regulasi yang dinilai tertinggal di belakang perkembangan teknologi. Peraturan data yang ketat, seperti Undang-Undang Keamanan Siber, Undang-Undang Keamanan Data, dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPL), memberlakukan persyaratan ketat untuk ekspor data, termasuk penilaian keamanan, pengajuan kontrak standar, atau sertifikasi, yang menimbulkan kompleksitas bagi perusahaan multinasional.
Pelonggaran Aturan Aliran Data Lintas Batas
Sebagai respons terhadap kekhawatiran tersebut, Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) pada 22 Maret 2024 merilis “Ketentuan tentang Fasilitasi dan Regulasi Aliran Data Lintas Batas” yang telah difinalisasi. Regulasi baru ini secara eksplisit memprioritaskan “Fasilitasi” daripada “Regulasi”, menandakan sikap positif pemerintah Tiongkok untuk mempermudah aliran data yang sah, teratur, dan bebas.
Ketentuan ini meringankan ambang batas untuk persyaratan ekspor informasi pribadi dan memperkenalkan beberapa pengecualian penting. Transfer data yang berkaitan dengan perdagangan internasional, pengiriman lintas batas, kerja sama akademik, manufaktur, dan pemasaran dikecualikan jika tidak melibatkan informasi pribadi atau data penting. Pengecualian juga berlaku untuk transfer data yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak, seperti belanja lintas batas, pengiriman, pembayaran, pembukaan rekening bank, atau pemesanan tiket pesawat dan hotel.
Selain itu, zona perdagangan bebas percontohan kini memiliki wewenang untuk membuat “daftar negatif” data yang memerlukan penilaian keamanan, di mana data yang tidak termasuk dalam daftar tersebut akan dikecualikan dari persyaratan. Masa berlaku penilaian keamanan data juga diperpanjang dari dua menjadi tiga tahun, dengan kemungkinan perpanjangan tiga tahun tambahan. CAC juga mengklarifikasi bahwa perusahaan dapat menganggap data sebagai non-penting kecuali jika diidentifikasi atau diberitahukan lain oleh regulator. Pada 14 Oktober 2025, CAC dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) juga mengeluarkan “Tindakan untuk Sertifikasi Transfer Informasi Pribadi Lintas Batas”, yang mulai berlaku 1 Januari 2026, melengkapi kerangka kerja tiga jalur (penilaian keamanan, kontrak standar, sertifikasi) di bawah PIPL.
Revisi Undang-Undang Maritim untuk Era Digital
Sejalan dengan reformasi data, badan legislatif tertinggi Tiongkok pada 28 Oktober 2025 mengesahkan Undang-Undang Maritim yang baru direvisi, yang akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Undang-undang baru ini terdiri dari 16 bab dan 310 pasal, dirancang untuk menyesuaikan dengan tren terkini dalam pelayaran dan perdagangan global.
Revisi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkualitas tinggi di bidang pelayaran dan perdagangan, meningkatkan perlindungan lingkungan laut, memperluas keterbukaan ekonomi, dan menegaskan posisi Tiongkok sebagai kekuatan maritim dunia. Secara khusus, undang-undang ini memperjelas status hukum dan aturan penerapan untuk catatan transportasi elektronik, memberikan jaminan kelembagaan yang krusial bagi transformasi digital industri pelayaran. Selain itu, UU Maritim 2025 menyatukan penerapan hukum untuk pasar domestik dan internasional terkait pengangkutan barang dan penumpang melalui laut.
Pelabuhan Pintar sebagai Ujung Tombak Digitalisasi
Di lapangan, Tiongkok telah menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi teknologi digital di pelabuhan-pelabuhannya. Pelabuhan Tianjin, misalnya, telah menjadi pelabuhan pintar nol karbon pertama di dunia, memanfaatkan AI, 5G, dan sistem BeiDou untuk otomatisasi penuh operasional terminal peti kemas. Demikian pula, Pelabuhan Guangzhou menggunakan teknologi 5G untuk mengendalikan derek bongkar muat secara jarak jauh, meningkatkan efisiensi dan keamanan kerja. Pelabuhan Qingdao juga menerapkan AI dan algoritma canggih untuk operasi otomatis, berhasil mengurangi tingkat penanganan ulang.
Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi nasional Tiongkok untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat daya saing globalnya. Seluruh upaya ini terintegrasi dalam visi yang lebih luas, yaitu “Tiongkok Digital” dan “Impian Maritim” Tiongkok, yang bertujuan untuk membangun negara tersebut menjadi kekuatan maritim terkemuka di dunia melalui inovasi dan modernisasi.
Dengan adanya reformasi regulasi yang pro-digital dan implementasi teknologi canggih di lapangan, Tiongkok berupaya mengatasi tantangan sebelumnya dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri pelayaran global di era digital. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok perlu terus memantau perkembangan regulasi ini untuk memastikan kepatuhan dan memanfaatkan peluang yang ada.