Agam, Sumatera Barat – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak pascabencana.
Solusi Pengungsi dan Skema Bantuan
Tito mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung oleh TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, keberadaan huntara sangat penting sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masih berada di tenda-tenda pengungsian.
“Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Untuk rumah rusak ringan, diberikan bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta. Rumah rusak sedang mendapatkan Rp 30 juta. Sementara itu, bagi rumah yang rusak berat atau hilang, akan disiapkan hunian tetap (huntap).
Sambil menunggu huntap selesai, warga dapat menempati huntara. Pilihan lain adalah tinggal di rumah keluarga atau menyewa rumah, dengan dana sewa yang akan diberikan sebagai Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.
Validasi Data dan Pencairan Bantuan
Pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Tito mendorong agar bantuan segera dicairkan setelah proses validasi rampung untuk mempercepat pemulihan.
“Jadi kalau sudah validasi segera dibayarkan (bantuan dananya), supaya (warga di) pengungsian jauh berkurang. Dan kemudian, di luar itu tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, nah ini yang saya kejar-kejar, saya sudah zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data,” ucap Tito.
Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan ini diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
“(Tadi) ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tapi sawahnya habis. Maka ini diberikan uang stimulan 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian,” jelas Tito.
Revitalisasi Ekonomi dan Peran Data Daerah
Untuk memulihkan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) di tiga provinsi terdampak. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana juga dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler.
Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (Pemda) untuk kelancaran program-program tersebut. Ia meminta agar bupati dan wali kota tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, tetapi mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Nanti (data tersebut) kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegasnya.
Tito menegaskan akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan demi mendorong akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kita,” tandasnya.
Peresmian huntara di Agam turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.
