Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan akan menggelar pertemuan tatap muka di Beijing pada April 2026. KTT ini menjadi sorotan utama di tengah upaya kedua negara untuk menstabilkan hubungan yang kerap diwarnai ketegangan, khususnya terkait isu perdagangan dan Taiwan.
Rencana pertemuan tingkat tinggi ini muncul setelah kedua pemimpin melakukan percakapan telepon yang disebut “sangat baik” oleh Trump pada 4 Februari 2026. Dalam panggilan berdurasi 90 menit tersebut, mereka membahas berbagai sengketa perdagangan yang sedang berlangsung. Presiden Trump mengklaim percakapan itu “panjang dan mendalam,” sementara Presiden Xi, melalui kantor berita Xinhua, menekankan pentingnya hubungan “saling menguntungkan” atau “win-win”.
Diplomasi Intensif dan Agenda Pertemuan
Pertemuan di Beijing pada April mendatang hanyalah salah satu dari serangkaian interaksi yang diproyeksikan terjadi antara Trump dan Xi sepanjang tahun 2026. Sekretaris Keuangan AS Scott Bessent, yang telah memimpin upaya menjaga gencatan senjata dagang dengan Beijing, mengindikasikan bahwa kedua pemimpin berpotensi bertemu hingga empat kali. Selain kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing, Xi Jinping juga diharapkan akan melakukan kunjungan balasan ke Washington. Pertemuan lain kemungkinan akan berlangsung di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada November 2026, serta KTT G20 di Doral, Amerika Serikat.
Agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut mencakup sengketa tarif, pembatasan teknologi, dan kontrol ekspor elemen tanah jarang. Pada 1 November 2025, kedua negara telah mencapai kesepakatan awal yang mencakup penurunan tarif AS atas impor China terkait fentanyl dan penangguhan tarif timbal balik hingga 10 November 2026. China juga berkomitmen untuk meningkatkan pembelian kedelai, minyak, gas, dan mesin pesawat dari AS.
Isu Taiwan: Titik Konflik yang Tak Terhindarkan
Salah satu isu paling sensitif yang akan menjadi fokus diskusi adalah Taiwan. Presiden Trump pada 16 Februari 2026 menyatakan bahwa ia sedang membahas potensi penjualan senjata ke Taiwan dengan Presiden Xi Jinping dan akan segera mengambil keputusan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran di kalangan beberapa ahli mengenai dampaknya terhadap hubungan AS-Taiwan.
Sebelumnya, pada Desember 2025, Washington telah mengumumkan penjualan senjata bersejarah senilai hingga US$11,15 miliar kepada Taiwan, yang memicu kemarahan Beijing. China memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan mendesak AS untuk menangani masalah penjualan senjata dengan “sangat hati-hati,” menegaskan bahwa Beijing “tidak akan pernah membiarkan pulau itu terpisah.” Meskipun demikian, seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah, dengan tetap berpegang pada “Enam Jaminan” yang telah lama ada.
Di sisi lain, AS dan Taiwan baru saja memfinalisasi perjanjian perdagangan pada 12 Februari 2026, yang bertujuan memangkas tarif dari 20% menjadi 15% dan memperluas akses pasar. Perjanjian ini juga mencakup komitmen Taiwan untuk investasi besar di sektor energi dan teknologi AS.
Perang Dagang dan Putusan Mahkamah Agung
Hubungan perdagangan kedua negara kembali diuji setelah Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2026 memutuskan bahwa Presiden Trump telah melampaui wewenangnya dalam memberlakukan tarif menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, Trump dengan cepat merespons putusan tersebut dengan bersumpah akan tetap mempertahankan tarif menggunakan undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Perdagangan 1974, dan mengumumkan tarif global baru sebesar 10%.
Meskipun ada ketidakpastian hukum, pemerintahan Trump telah menunjukkan dukungan yang berarti bagi Taiwan, termasuk melalui penjualan senjata dan undang-undang pro-Taiwan. Namun, Strategi Keamanan Nasional (NSS) 2025 di bawah pemerintahan Trump mengganti kata “menentang” dengan “tidak mendukung” terkait perubahan status quo sepihak di Selat Taiwan, yang oleh beberapa analis dianggap sebagai pergeseran kebijakan.
Para ahli menilai bahwa hubungan AS-China saat ini berada dalam periode “stabilisasi yang hati-hati” meskipun persaingan strategis terus berlanjut. Kesiapan China menghadapi kembalinya Trump ke Gedung Putih disebut telah membantu Beijing mengelola hubungan dengan presiden yang dikenal tidak terduga ini. Namun, risiko utama bagi hubungan AS-China di tahun 2026 dan seterusnya adalah bahwa “detente” Trump mungkin tidak berkelanjutan dan dapat menabur benih ketidakstabilan di masa depan.