Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap Iran dalam negosiasi program nuklir yang sedang berlangsung. Pernyataan ini muncul di tengah pengerahan kekuatan militer AS yang masif di Timur Tengah dan pertimbangan serius Gedung Putih terhadap opsi serangan militer.
Pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran, yang dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi di Jenewa, dilaporkan mengalami kebuntuan pada isu-isu fundamental. Meskipun Oman mengklaim adanya “terobosan penting” di mana Iran setuju untuk tidak menimbun uranium dan mengubah stok yang ada menjadi bahan bakar, Presiden Trump memiliki pandangan berbeda.
Trump secara tegas menyatakan bahwa Iran “tidak bersedia memberikan apa yang harus kami miliki” dan menambahkan, “Kami tidak terlalu senang dengan cara mereka bernegosiasi.” Ia menekankan bahwa tuntutan AS adalah “tidak ada pengayaan” uranium sama sekali oleh Iran. Washington juga menuntut Iran membongkar fasilitas nuklir seperti Fordow, Natanz, dan Isfahan, serta menghentikan program rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok proksi di kawasan.
Di sisi lain, Iran membantah sedang mengejar senjata nuklir dan bersikeras bahwa pembicaraan harus fokus pada isu nuklir semata. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi justru mengklaim adanya “kemajuan serius” dalam putaran negosiasi di Jenewa.
Pengerahan Militer dan Ancaman Serangan
Di tengah kebuntuan diplomatik, Presiden Trump secara aktif mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ia telah menerima pengarahan mengenai opsi-opsi militer dari Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.
Amerika Serikat telah melakukan pengerahan militer besar-besaran di Timur Tengah, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford yang mendekati pantai Israel, bergabung dengan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln. Pengerahan ini memberikan Trump pilihan untuk melancarkan kampanye udara berkelanjutan terhadap Iran.
Pada Juni 2025, AS dilaporkan bergabung dengan Israel dalam kampanye pengeboman besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran selama “perang 12 hari” antara Iran dan Israel. Trump memuji serangan tersebut sebagai “sangat baik” dan “sangat sukses,” memperingatkan Iran untuk “membuat kesepakatan sekarang” atau menghadapi “tindakan militer yang lebih merusak dan mematikan.”
Sanksi dan Kekhawatiran Eskalasi
Sejak Februari 2025, Presiden Trump telah memperbarui kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, memberlakukan kembali dan memperketat sanksi ekonomi yang menargetkan ekspor minyak dan sektor keuangan Iran. Sanksi-sanksi ini telah berdampak parah pada ekonomi Iran dan memicu protes, dengan Menteri Keuangan Scott Bessent mengklaim keberhasilan dalam meruntuhkan ekonomi Iran.
Kekhawatiran akan eskalasi konflik semakin meningkat, terutama setelah staf diplomatik AS di Israel diizinkan untuk meninggalkan negara itu karena risiko keamanan yang tinggi. Trump juga dilaporkan telah memberikan ultimatum kepada Iran, memberi waktu “10-15 hari, paling lama” untuk mencapai kesepakatan, mengisyaratkan tindakan militer jika gagal.
Di balik layar, para penasihat utama seperti Jared Kushner dan Steve Witkoff turut membentuk perhitungan Trump mengenai potensi serangan. Namun, Jenderal Dan Caine dilaporkan telah memperingatkan tentang risiko, penipisan amunisi, dan kurangnya dukungan sekutu untuk kampanye militer yang berkelanjutan. Selain itu, laporan intelijen juga mengungkapkan adanya upaya plot pembunuhan terhadap Donald Trump oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebelum pemilihan presiden 2024, serta ancaman pembunuhan sejak pembunuhan Qassem Soleimani pada tahun 2020.