Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran pada Kamis, 19 Februari 2026, mendesak Teheran untuk menyepakati perjanjian nuklir baru dalam waktu 10 hingga 15 hari. Jika tidak, Trump mengancam akan ada konsekuensi “sangat buruk” atau AS akan “melangkah lebih jauh”, mengisyaratkan potensi aksi militer.
Ultimatum ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan pengerahan besar-besaran kekuatan militer AS di Timur Tengah. Angkatan bersenjata AS dilaporkan siap untuk melancarkan serangan terhadap Iran paling cepat akhir pekan ini.
Negosiasi Buntu di Tengah Pengerahan Militer
Peringatan Trump disampaikan setelah dua putaran pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran, yang dimediasi oleh Oman, gagal mencapai terobosan signifikan. Pertemuan pertama berlangsung di Muscat pada 6 Februari, diikuti oleh putaran kedua di Jenewa pada 17 Februari 2026. Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut pembicaraan tersebut “konstruktif” dan menyatakan bahwa AS tidak menuntut penghentian permanen pengayaan uranium.
Namun, tuntutan AS mencakup penghentian total pengayaan uranium, penghapusan stok uranium yang diperkaya, serta negosiasi yang lebih luas mengenai program rudal balistik Iran dan aktivitas regionalnya. Di sisi lain, Iran bersikeras pada haknya untuk pengayaan uranium dan menolak untuk memasukkan program rudal atau aliansi regionalnya dalam pembicaraan. Teheran juga bersumpah akan merespons “secara tegas” jika menghadapi agresi militer.
Sebagai bagian dari peningkatan tekanan, AS telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford ke wilayah tersebut, menandai pengerahan paling substansial sejak invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Sementara itu, harga minyak global melonjak, dan sebuah kapal perang korvet Rusia dilaporkan bergabung dalam latihan angkatan laut Iran di Teluk Oman, jalur laut vital untuk energi global.
Kekhawatiran IAEA dan Sejarah Kesepakatan Nuklir
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi, yang bertemu dengan pejabat Iran di Jenewa, menyuarakan “urgensi” untuk mencapai kesepakatan diplomatik guna mencegah perang antara AS dan Iran. Grossi mencatat bahwa material nuklir Iran “masih ada, dalam jumlah besar” meskipun AS telah melakukan pemboman terhadap tiga fasilitas utama tahun lalu. “Masalahnya, kita tidak punya banyak waktu,” ujar Grossi.
Ketegangan saat ini berakar pada sejarah panjang program nuklir Iran dan Kesepakatan Nuklir Iran 2015, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Trump sebelumnya. Iran sendiri secara resmi mengumumkan pengakhiran JCPOA pada 18 Oktober 2025, menyusul perang Iran-Israel pada Juni 2025.
Pada Juni 2025, AS juga dilaporkan telah melakukan serangan udara yang “melumpuhkan” potensi nuklir dan peluncur rudal Iran. Namun, menurut Grossi, sebagian besar material nuklir yang telah dikumpulkan Iran hingga Juni tahun lalu, meskipun ada pemboman dan serangan, “masih ada, dalam jumlah besar, di tempatnya pada saat serangan.”
Reaksi Regional dan Peringatan Iran
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah mengeluarkan peringatan kerasnya sendiri kepada Iran, menyatakan, “Jika para ayatollah membuat kesalahan dan menyerang kami, mereka akan menerima respons yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan.” Menanggapi ancaman yang meningkat, misi permanen Iran untuk PBB mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menyatakan bahwa Iran tidak menginginkan perang tetapi akan merespons secara tegas jika menjadi sasaran agresi militer. Surat tersebut juga menegaskan bahwa Teheran akan menganggap pangkalan, fasilitas, dan aset “kekuatan musuh” di wilayah tersebut sebagai target yang sah jika menghadapi agresi militer.
Presiden Trump menegaskan kembali posisinya, menyatakan, “Kami akan mendapatkan kesepakatan, atau itu akan menjadi tidak menguntungkan bagi mereka… 10-15 hari akan menjadi waktu yang cukup.” Ia menambahkan, “Mereka tidak dapat terus mengancam stabilitas seluruh wilayah. Dan mereka harus membuat kesepakatan. Atau jika itu tidak terjadi, hal-hal buruk akan terjadi jika tidak.”