Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang kini memasuki periode kedua kepemimpinannya, telah menugaskan menantunya, Jared Kushner, dan teman lamanya, Steve Witkoff, untuk mengemban misi diplomatik krusial dalam meredakan dua konflik global terbesar: perang di Ukraina dan ketegangan yang memuncak dengan Iran. Kedua utusan ini baru-baru ini terlibat dalam serangkaian pertemuan intensif di Jenewa, Swiss, yang menyoroti pendekatan unik pemerintahan Trump dalam kebijakan luar negeri.
Pada hari Kamis, 28 Februari 2026, Kushner dan Witkoff menghadapi agenda padat yang mencakup diskusi dengan para pejabat Iran di kediaman duta besar Oman. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Teheran dan mencegah potensi serangan besar-besaran oleh pasukan AS dan Israel. Namun, di tengah upaya diplomatik tersebut, Presiden Trump mengumumkan dimulainya “operasi tempur besar” di Iran, yang menargetkan kemampuan rudal, angkatan laut, dan “proksi teroris” Iran.
Trump bersumpah untuk “menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka” serta “memusnahkan angkatan laut mereka,” dengan tujuan utama untuk menghilangkan ancaman nuklir dan rudal dari rezim Iran demi membela rakyat Amerika. Meskipun negosiasi dengan Teheran masih berlangsung, Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk bertindak jika diperlukan. Sementara itu, Israel dilaporkan telah melancarkan serangan terhadap Iran.
Upaya Damai di Ukraina yang Berlarut-larut
Beberapa jam setelah pertemuan dengan Iran, Kushner dan Witkoff bergegas melintasi kota untuk bertemu dengan para pejabat Ukraina di Hotel Intercontinental. Pertemuan ini berlangsung saat invasi Rusia ke Ukraina memasuki tahun kelima, sebuah konflik yang telah lama ingin diselesaikan oleh Presiden Trump dalam waktu satu bulan.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah mengusulkan rencana perdamaian 28 poin yang, pada awalnya, banyak mencerminkan kepentingan Rusia. Namun, rencana ini menghadapi penolakan signifikan dari Ukraina. Dalam negosiasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Miami pada Desember lalu, pihak Ukraina berhasil merevisi kerangka kerja tersebut menjadi 20 poin, menghapus ketentuan-ketentuan yang terlalu pro-Rusia.
Meskipun demikian, perbedaan pendapat yang mendalam masih menjadi penghalang utama. Poin-poin krusial yang belum disepakati meliputi konsesi teritorial oleh Ukraina, terutama di wilayah Donbas (termasuk Donetsk dan Luhansk), pembekuan garis depan di Kherson dan Zaporizhzhia, serta status Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia yang masih diduduki Rusia. Amerika Serikat telah mengusulkan kompromi untuk pengelolaan bersama pembangkit nuklir tersebut oleh Rusia, Ukraina, dan AS, serta pembentukan zona ekonomi bebas di wilayah Donetsk.
Rusia, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru untuk mencapai kesepakatan, menegaskan bahwa mereka tidak memiliki “tenggat waktu” dan akan terus mengejar tujuan yang telah ditetapkan. Ukraina bersikeras pada jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat untuk mencegah agresi di masa depan. Sebuah pertemuan puncak trilateral yang melibatkan Trump, Putin, dan Zelenskyy diperkirakan akan berlangsung pada awal Maret, menyusul putaran negosiasi yang sedang berlangsung di Jenewa.
Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Trump
Penugasan Kushner dan Witkoff, yang juga terlibat dalam pembentukan Dewan Perdamaian setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza, menyoroti strategi diplomatik Trump yang seringkali tidak konvensional. Kebijakan luar negeri pemerintahan Trump, seperti yang diuraikan dalam Strategi Pertahanan Nasional 2026, menekankan penggunaan kekuatan militer aktif dan perjanjian ekonomi untuk mencapai kepentingan AS.
Iran telah menjadi titik fokus kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah di bawah Trump, dengan tujuan untuk mengamankan Israel dan haknya untuk membela diri. Stephen Miller, Wakil Kepala Staf untuk Kebijakan dan Penasihat Keamanan Dalam Negeri, yang dikenal sebagai “otak Trump,” menjelaskan pendekatan ini dengan menyatakan, “Kita hidup di dunia… yang diatur oleh kekuatan, yang diatur oleh paksaan, yang diatur oleh kekuasaan. Ini adalah hukum besi dunia. Kita adalah negara adidaya. Dan di bawah Presiden Trump, kita akan bertindak sebagai negara adidaya.” Sementara itu, Senator Marco Rubio menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Trump.