Dewan Upah dan Produktivitas Tripartit Regional (RTWPB) Wilayah XI telah menyetujui penyesuaian upah minimum harian bagi pekerja sektor swasta dan upah bulanan untuk pekerja rumah tangga atau ‘kasambahay’ di Wilayah Davao. Kenaikan ini akan diimplementasikan dalam dua tahap, dengan tahap pertama berlaku mulai 13 Maret 2026.
Keputusan ini tertuang dalam Wage Order No. RB XI-24 untuk pekerja sektor swasta dan Wage Order No. RB XI-DW-04 untuk pekerja rumah tangga, yang telah ditinjau dan disahkan oleh Komisi Upah dan Produktivitas Nasional (NWPC).
Detail Kenaikan Upah Harian
Untuk pekerja di sektor non-pertanian, kenaikan upah minimum harian total adalah PHP 30. Tahap pertama sebesar PHP 15 akan berlaku pada 13 Maret 2026, diikuti oleh kenaikan PHP 15 lagi pada 1 September 2026. Setelah implementasi penuh kedua tahap, upah minimum harian di sektor non-pertanian akan mencapai PHP 540, meningkat dari sebelumnya PHP 510.
Sementara itu, pekerja di sektor pertanian akan menerima kenaikan total PHP 20 per hari. Tahap pertama sebesar PHP 10 akan berlaku pada 13 Maret 2026, dan tahap kedua sebesar PHP 10 akan diterapkan pada 1 September 2026. Dengan demikian, upah minimum harian di sektor pertanian akan naik dari PHP 505 menjadi PHP 525 setelah semua tahapan kenaikan diterapkan.
Penyesuaian Upah untuk Pekerja Rumah Tangga
Pekerja rumah tangga atau ‘kasambahay’ di Wilayah Davao juga akan merasakan kenaikan upah bulanan yang signifikan, berlaku mulai 13 Maret 2026. Mereka yang bekerja di kota-kota besar dan munisipalitas kelas satu akan menerima kenaikan PHP 500 per bulan. Sedangkan untuk ‘kasambahay’ di munisipalitas lainnya, kenaikan upah bulanan mencapai PHP 1.500. Penyesuaian ini akan menyamakan upah minimum bulanan di sektor ini menjadi PHP 6.500 di seluruh wilayah.
Jumlah Penerima Manfaat dan Pengecualian
Diperkirakan sekitar 66.772 pekerja upah minimum di sektor swasta dan 64.111 pekerja rumah tangga akan mendapatkan manfaat langsung dari penyesuaian upah ini.
Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE) menyatakan bahwa usaha ritel dan jasa yang mempekerjakan tidak lebih dari 10 pekerja, serta perusahaan yang terdampak bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, dapat mengajukan pengecualian dari kenaikan upah ini hingga 11 Mei 2026. Sementara itu, Badan Usaha Mikro Barangay (BMBE) dengan sertifikat otoritas yang sah dari Departemen Perdagangan dan Industri tidak termasuk dalam cakupan undang-undang upah minimum berdasarkan Republic Act No. 9178.
Reaksi dari Serikat Pekerja
Meskipun ada kenaikan, juru bicara Kilusang Mayo Uno-Southern Mindanao, Jeffry Uypala, menyebut penyesuaian upah minimum ini sebagai “penghinaan” bagi para pekerja. Ia berpendapat bahwa jumlah kenaikan tersebut hanyalah “uang receh” jika dibandingkan dengan tingginya biaya kebutuhan pokok dan jasa. Uypala juga menyoroti bahwa dewan pengupahan dan pemerintah “terpisah dari realitas sehari-hari yang dialami oleh kami, para pekerja.”