SAMPIT, KOMPAS.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menghadapi lonjakan kunjungan warga yang signifikan pada hari pertama kerja setelah libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026). Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor tersebut, menemukan antrean warga yang membludak, bahkan mengular hingga membuat ruang pelayanan penuh sesak dan terasa panas akibat keterbatasan tempat duduk serta pendingin udara yang tidak berfungsi optimal.
Kondisi ini terjadi di tengah jumlah pegawai yang bertugas di kantor (Work From Office/WFO) yang relatif sedikit. Irawati menyoroti bahwa banyak pegawai Disdukcapil yang memilih skema Work From Anywhere (WFA) pasca-Lebaran, menyebabkan petugas di lapangan kewalahan melayani lonjakan warga. Menanggapi situasi ini, Irawati berencana mengusulkan evaluasi kebijakan WFA kepada Bupati Kotim, mengingat instansi pelayanan publik strategis seperti Disdukcapil memerlukan kehadiran penuh pegawai untuk memastikan pelayanan optimal.
Lonjakan Kunjungan Pasca-Lebaran: Fenomena Berulang
Lonjakan warga di Disdukcapil Kotim ini mencerminkan pola yang kerap terjadi setiap usai libur panjang keagamaan. Masyarakat berbondong-bondong mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP elektronik hingga pengurusan dokumen Adminduk lainnya. Fenomena serupa juga diantisipasi di berbagai daerah lain. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Teguh Setyabudi, sebelumnya telah memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan tetap tersedia selama masa cuti bersama dan libur Lebaran.
Teguh Setyabudi menginstruksikan jajaran Dinas Dukcapil di daerah untuk menyiapkan petugas piket guna melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dalam kondisi mendesak, seperti kehilangan KTP atau keperluan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan langkah Disdukcapil Kota Mataram yang juga tetap membuka layanan selama cuti Lebaran 2026 untuk mengantisipasi lonjakan permintaan layanan yang bisa meningkat hingga dua kali lipat.
Tantangan Digitalisasi dan Pelayanan Prima
Di tengah tantangan lonjakan kunjungan, upaya digitalisasi layanan administrasi kependudukan terus digencarkan secara nasional. Ditjen Dukcapil menargetkan indeks kualitas layanan Adminduk mencapai 77% pada tahun 2026, dengan 275 daerah diharapkan masuk kategori “Sangat Baik”. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga ditargetkan meningkat menjadi 20% dari seluruh wajib KTP, menjadikannya sebagai Identitas Digital Dasar (Foundational Digital ID) untuk semua layanan pemerintah, dengan prioritas perlindungan data pribadi.
Namun, implementasi digitalisasi ini tidak lepas dari kendala, terutama di daerah dengan akses geografis sulit dan jaringan internet yang tidak stabil, seperti yang dialami Disdukcapil Mahakam Ulu dalam memberikan layanan jemput bola. Meskipun demikian, pemerintah daerah, termasuk Kotawaringin Timur yang memiliki jumlah penduduk sekitar 454.515 jiwa pada akhir tahun 2024, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wabup Irawati menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan agar pelayanan publik tetap prima dan masyarakat merasa puas serta terbantu. Komitmen ini sejalan dengan harapan Bupati Kotim untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat.