Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, mengusulkan agar pembiayaan BPJS Kesehatan untuk 500 ribu warganya dapat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini diajukan mengingat sebagian besar dana sebelumnya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Dek Fadh menyampaikan hal tersebut dalam paparannya di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026). Ia menjelaskan bahwa selama ini, BPJS Kesehatan untuk 500 ribu jiwa warga Aceh dibiayai menggunakan dana daerah.
Dasar Hukum Pengusulan APBN
Menurut Dek Fadh, Aceh sebagai daerah yang terdampak bencana memiliki dasar hukum untuk mengajukan agar pembiayaan BPJS ditanggung oleh APBN. Ia menyatakan akan segera menyerahkan surat usulan resmi kepada pimpinan MPR RI dalam kunjungan kerja tersebut agar proses persetujuannya dapat dipercepat.
“Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan, Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui,” ujar Dek Fadh.
Fokus Penanganan Bencana
Dek Fadh menekankan bahwa saat ini prioritas pemerintah provinsi adalah penanganan bencana. Ia berharap dengan adanya dukungan APBN untuk BPJS 500 ribu jiwa, warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terbantu.
“Karena untuk mengingat mereka yang 500 ribu orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat. Ada 500 ribu jiwa, Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500 ribu jiwa, Pak,” ucapnya.
Kunjungan Pimpinan MPR RI
Kunjungan pimpinan MPR RI ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan AM Akbar Supratman. Turut hadir pula pimpinan dari semua fraksi, termasuk Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto.
Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Anggota DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, serta sejumlah staf khusus.