Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengakui adanya kelambanan dalam penanganan krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda wilayahnya. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mengajukan usulan pembangunan 264 sumur bor untuk mengatasi masalah tersebut.
Respons atas Kritik Gerindra
Kritik datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, yang menilai Pemko Padang lamban dalam menyiapkan data dan merespons tawaran bantuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa, menawarkan pembangunan 300 sumur bor, namun Pemko Padang hanya mengajukan lima titik.
Menanggapi hal tersebut, Fadly Amran menjelaskan bahwa ide pembangunan sumur bor baru muncul dalam rapat lima hari lalu. “Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab, karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan, Selasa (28/1/2026).
Ia menambahkan bahwa usulan 264 sumur bor telah dikirimkan. “Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambung Fadly.
Penanganan Awal dan Harapan Kolaborasi
Fadly mengemukakan bahwa kekeringan di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin. Langkah awal yang diambil adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM. “5 Hari lalu baru 5 titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Ia berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemko Padang, Pemprov Sumbar, dan Pemerintah Pusat. “Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?” ucapnya. “Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” tambahnya.
Lokasi Pembangunan Sumur Bor
Berdasarkan data yang diterima, usulan 264 sumur bor akan dibangun di beberapa kecamatan, yaitu Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
Kritik Pedas dari Gerindra
Wahyu Hidayat dari Fraksi Gerindra mengkritik keras manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemko Padang dalam menangani krisis air bersih. Ia menilai hal ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Wahyu juga menyoroti gaya kepemimpinan Fadly Amran yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan politik daripada menyelesaikan persoalan warga. “Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” tegasnya.